TULUNGAGUNG, -FaamNews.com – Mandeknya realisasi pembenahan infrastruktur jalan menuju jalur wisata di Kabupaten Tulungagung memicu reaksi keras dari akar rumput. Tokoh masyarakat kalangan bawah yang akrab disapa Kang Sutris-atau yang populer dikenal sebagai Sutris Panjer-kini angkat bicara menyuarakan kekecewaan masyarakat luas.
Dengan gaya bicaranya yang khas-santai, bernada ringan, namun sarat akan sindiran pedas-Kang Sutris menyoroti kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung yang dinilai lamban dan memberikan jawaban membingungkan terkait kelanjutan proyek tersebut.
Janji Manis yang Terbengkalai Pasca-OTT
Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Jalur yang sejatinya diproyeksikan untuk mendongkrak ekonomi warga lokal melalui sektor pariwisata kini kondisinya mangkrak dan memprihatinkan.
Menurut Sutris Panjer, mandeknya pembangunan ini seolah-olah menjadi “efek domino” yang tak berkesudahan setelah Bupati Tulungagung sebelumnya, GS, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh komisi antirasuah.
”Masyarakat di bawah ini tidak mau tahu soal urusan politik di atas. Yang kami tahu, jalan rusak ya harus diperbaiki. Tapi sekarang, setelah Bupati GS kena OTT, proyeknya melu (ikut) ambyar,” cetus Kang Sutris dengan nada kelakar khas wong cilik.
Jawaban Plt Bupati yang Membingungkan Warga
Hal yang paling disayangkan oleh Kang Sutris adalah respons dari pihak eksekutif saat ini.
Ketika dikonfirmasi mengenai kepastian realisasi perbaikan jalan wisata tersebut, jawaban dari Plt Bupati Tulungagung justru dinilai mengambang dan membingungkan publik.
Bukannya memberikan solusi konkret atau linimasa target pengerjaan, pihak pemerintah daerah dianggap kerap berlindung di balik proses transisi birokrasi dan penataan anggaran pasca-kasus hukum yang menimpa bupati nonaktif.
Rapor Merah Infrastruktur di Mata “Wong cilik”
Jangan Biarkan Rakyat Jadi Korban!”
Menutup pernyataannya, Sutris Panjer mengingatkan agar Plt Bupati Tulungagung segera mengambil tindakan nyata ketimbang melempar narasi-narasi birokrasi yang sulit dipahami masyarakat awam. Pihaknya menegaskan bahwa roda pemerintahan dan pemenuhan hak-hak fasilitas publik tidak boleh berhenti hanya karena kepala daerahnya tersandung kasus hukum.
”Kalau cuma muter-muter jawabannya, ya bingung semua yang di bawah. Plt Bupati harusnya gerak cepat, buktikan kalau kepemimpinan sekarang bisa kerja, bukan malah bikin proyek wisata ini jadi monumen mangkrak,” pungkas Kang Sutris pedas.(iw)
