JAKARTA, Faamnews.com. –
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi jutaan anak Indonesia justru terungkap memiliki celah besar yang disalahgunakan. Skandal ini mencuat setelah mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, secara resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator, pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar jaringan pelaku di balik penyimpangan pengelolaan anggaran negara. Jum’at 12/06/2026
Dilansir dari Platform media online Instagram dengan akun “maju.idn ” Melalui keterangan yang disampaikan kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony mengungkapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa ada lebih dari 20 nama yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengaturan proyek dan aliran dana program MBG. Dari daftar tersebut, sebagian besar merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya dari jajaran Komisi IX yang membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Bahkan disebutkan seluruh Wakil Ketua Komisi IX beserta perwakilan fraksi lintas partai politik turut tercantum dalam keterangan yang disampaikan.
Keterangan ini semakin memperkuat kecurigaan publik yang telah lama mempertanyakan transparansi pengelolaan program yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Banyak pihak menilai, program yang seharusnya menjadi hak dasar anak bangsa justru dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi dan kelompok oleh para elit pengambil kebijakan.
“Klien kami memberikan keterangan lengkap mengenai mekanisme pengaturan proyek, penunjukan mitra kerja, hingga aliran keuntungan yang terjadi. Semua disampaikan secara terbuka agar kasus ini dapat terungkap secara utuh,” tegas Krisna Murti.
Skandal ini menuai reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian untuk bekerja secara tegas, independen, dan tanpa pandang bulu. Seluruh nama yang disebutkan harus diperiksa secara mendalam, dan jika terbukti bersalah, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya serta dikembalikan seluruh kerugian negara.
Pihak KPK menyatakan telah menerima keterangan awal dan tengah mendalami bukti-bukti yang diserahkan. Mereka menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas kasus ini, tidak peduli seberapa tinggi jabatan atau kedudukan pihak yang terlibat.
Masyarakat berharap pengungkapan kasus ini menjadi titik balik agar program-program strategis negara benar-benar berjalan untuk kesejahteraan rakyat, bukan menjadi sarana korupsi yang merugikan generasi mendatang.
