Bangkalan-faamnews.com – Polemik dugaan penyimpangan honor karyawan di MBG (Makan Bergizi Gratis) Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Bangkalan kembali memantik perhatian publik. Setelah kabar soal honor Rp 50 ribu per hari yang diduga tidak sesuai prosedur mencuat, salah satu karyawan bernama Murni akhirnya memberikan klarifikasi melalui rekaman video di media sosial.
Dalam keterangannya, Murni menyebut bahwa pernyataannya sebelumnya yang memicu dugaan penyimpangan honor, tidak benar. Ia mengatakan bahwa saat memberikan pernyataan pertama, dirinya sedang dalam kondisi lelah.
“Saya Murni, salah satu karyawan MBG Alas Kembang Burneh. Terkait rekaman saya sebelumnya itu tidak benar karena waktu itu saya sedang capek. Alhamdulillah, sekarang honor karyawan sudah dikeluarkan sesuai prosedur. Saya mohon maaf atas beredarnya berita tersebut,” ujarnya dalam video yang beredar, Sabtu (22/11).
Sebelumnya di hari yang sama, tim investigasi media telah mencoba mengonfirmasi langsung ke lapangan. Salah satu karyawan lain di dapur MBG memberikan penjelasan bahwa program tersebut baru berjalan sekitar tiga minggu. Ia menyebut bahwa honor Rp 50 ribu per hari sudah disampaikan sejak awal oleh pihak pengelola dan disepakati sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan program.
“Mungkin masalahnya karyawan itu tidak paham dengan penjelasan pengelola. Memang dari awal diberi tahu kalau honornya lima puluh ribu per orang karena ini masih tahap awal dan masih belajar,” jelas salah satu karyawan.
Namun di tengah upaya konfirmasi, pengelola MBG yang disebut-sebut bernama SL justru belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi melalui telepon maupun pesan WhatsApp telah dilakukan tim investigasi. Pesan terlihat sudah dibaca, namun tidak mendapat balasan apa pun hingga berita ini diturunkan.
Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa pihak pengelola terkesan tertutup terkait mekanisme dan alur pemberian honor dalam program SPPG yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.
Situasi semakin keruh ketika muncul seseorang yang mengaku wartawan, menuding pemberitaan awal tidak profesional karena menganggap narasumber bukan bagian dari pengelola. Tudingan ini justru membuat persoalan semakin melebar, mengingat pengelola utama, SL, tidak kunjung memberikan klarifikasi resmi.
Tim investigasi berharap pihak pengelola MBG Alas Kembang dapat lebih transparan, terutama karena program SPPG merupakan program pemerintah yang mengutamakan keterbukaan mekanisme serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Keterbukaan dinilai menjadi kunci agar polemik seperti ini tidak berkembang menjadi isu yang semakin membingungkan publik.
