Pamekasan| Faamnews.Com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pamekasan menggelar aksi demonstrasi dalam rangka evaluasi kerja kebijakan Bupati dan Wakil Bupati selama satu tahun menjabat.
Dalam aksinya, BEM Pamekasan menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya, Reformasi Birokrasi, Transparansi Insentif Guru Ngaji, pemerataan pembangunan infrastruktur, transparansi alokasi hibas aspal sebanyak 250 tong, penuntasan permasalahan pengguna lahan fasilitas publik (DINGKES, DISDIK, PUPR), pemulihan jaminan fasilitas kesehatan, serta Transparansi penganggaran penataan relokasi PKL juga tata kelola kota.
Kordinator BEM Pamekasan, Juna, menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten Pamekasan harus segera merespon tuntutan yang disampaikannya.
“Kami menilai Ketidak hadiran Bupati dan wakil Bupati Pamekasan adalah tindakan yang ingin menghindar dari tanggung jawab dan tidak mampu menjawab kemajuan kinerja selama satu tahun menjabat.” Teriak Juna (07/04/2026)
Juna menegaskan adanya aksi ini sebagai kontrol eksternal terhadap jalanya pemerintah kabupaten Pamekasan guna mempercepat pembangunan Pamekasan serta memperingati agar semua kebijakan yang di ambil pro terhadap masyarakat Kabupaten Pamekasan.
“Aksi tersebut tidak berhenti begitu saja sebelum semua tuntutan betul-betul mendapatkan jawaban. Kami akan datang kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas Juna.
Adapun dari pihak pemerintah aksi tersebut ditemui oleh sekretaris daerah dan OPD terkait namun aliansi BEM Pamekasan tidak tidak terima dengan kehadiran mereka sebagai perwakilan karena tidak bisa memberikan jaminan mutu kebijakan untuk mengambil keputusan dalam merespon semua tuntutan yang disampaikan.
