Pamekasan, Faamnews – Kedatangan Menteri Pendidikan ke Kabupaten Pamekasan tidak boleh hanya dijadikan agenda seremonial dan pencitraan belaka, sementara berbagai persoalan mendasar pendidikan di daerah ini masih belum terselesaikan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Pendidikan.
Hingga saat ini, persoalan infrastruktur pendidikan, kualitas layanan, pemerataan akses pendidikan, hingga dugaan problem tata kelola anggaran pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang nyata di Kabupaten Pamekasan. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri mengakui masih terdapat ratusan sekolah rusak yang membutuhkan perbaikan.
Di sisi lain, publik juga dihadapkan pada berbagai persoalan tata kelola pendidikan yang menuai sorotan, termasuk dugaan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan di sejumlah lembaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan di Pamekasan masih membutuhkan pembenahan serius dan menyeluruh, bukan sekadar kunjungan simbolik pejabat pusat yang berakhir tanpa solusi konkret.
Fahril Anwar Ketua Cabang PMII Pamekasan, mengecam keras apabila kedatangan Menteri Pendidikan hanya dijadikan panggung politik dan agenda pencitraan pemerintah daerah.
“Kami menolak keras apabila kunjungan Menteri Pendidikan hanya dijadikan alat pencitraan oleh pemerintah daerah, sementara realitas pendidikan di bawah masih carut-marut. Banyak sekolah rusak, fasilitas minim, kualitas pendidikan timpang, tetapi pemerintah justru sibuk mempersiapkan seremoni penyambutan,” tegas Muchtar Jibril.
Ia juga menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Dinas Pendidikan seharusnya lebih fokus menyelesaikan akar persoalan pendidikan daripada membangun narasi keberhasilan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
“Jangan sampai Menteri datang hanya melihat panggung yang sudah dipoles rapi, sementara jeritan siswa, guru, dan sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas justru disembunyikan. Pendidikan bukan ruang kosmetik birokrasi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Fahril Anwar menyampaikan kecaman terhadap lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sektor pendidikan.
“Kami menilai pemerintah daerah gagal menghadirkan tata kelola pendidikan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Karena itu, sebelum mengundang Menteri Pendidikan datang ke Pamekasan, selesaikan dulu problem pendidikan yang nyata di hadapan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, kedatangan pejabat pusat tidak akan memiliki arti apabila persoalan pendidikan di daerah tetap dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang konkret dan berkelanjutan.
PMII Pamekasan mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Dinas Pendidikan agar:
1. Menyelesaikan persoalan sekolah rusak dan fasilitas pendidikan yang tidak layak;
2. Memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran pendidikan;
3. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan hingga wilayah pelosok;
4. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Pamekasan;
5. Tidak menjadikan kunjungan Menteri Pendidikan sekadar agenda formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Kedatangan Menteri Pendidikan hanya akan menjadi ironi apabila realitas pendidikan di Pamekasan masih dipenuhi ketimpangan, kerusakan fasilitas, dan lemahnya tata kelola. Pemerintah daerah harus berhenti sibuk membangun citra, namun abai terhadap akar persoalan pendidikan itu sendiri.
Pendidikan yang berkualitas lahir dari keberpihakan terhadap rakyat, bukan dari panggung seremonial kekuasaan.