BANGKALAN — faamnews.com – Permintaan maaf terbuka yang disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan tampaknya belum mampu meredam gelombang kemarahan insan pers dan aktivis LSM. Aksi demonstrasi besar-besaran dipastikan tetap digelar pada Jumat, 29 Mei 2026, buntut dari pernyataan kontroversial yang menyebut “penyakitnya kepala sekolah dan guru tidak terlepas dari media dan LSM.”
Gelombang protes kini semakin membesar. Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi damai kepada Polres Bangkalan serta kepada Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan. Dalam surat tersebut, estimasi massa aksi disebut mencapai sekitar 700 orang.
Aksi ini disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan dan lembaga swadaya masyarakat. Massa dari berbagai elemen media, aktivis, dan organisasi sipil dikabarkan akan turun langsung mengepung kantor PGRI Kabupaten Bangkalan.
Ketua FRIC DPW Jawa Timur, Imam Arifin, menegaskan bahwa demonstrasi tetap berjalan meski permintaan maaf telah disampaikan.
“Kami dari organisasi Fast Respon Indonesia Center DPW Jatim, yang merupakan wadah wartawan, akan melakukan demo besar-besaran di depan kantor PGRI Kabupaten Bangkalan,” tegas Imam Arifin.
Ia menilai pernyataan Ketua PGRI Bangkalan telah melukai marwah profesi wartawan dan pegiat kontrol sosial yang selama ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap dunia pendidikan dan penggunaan anggaran publik.
Kami mendesak ketua pgri kabupaten bangkalan untuk segera mundur dari jabatannya karena tidak mencerminkan seorang pendidik
Tak hanya menggelar aksi, FRIC juga mendesak pemerintah Kabupaten bangkalan mengambil langkah tegas terhadap Ketua PGRI Bangkalan.
“Kami meminta kepada bupati dan Wakil bupati untuk segera mencopot Kepala PGRI Kabupaten Bangkalan yang mana beliau diduga melecehkan profesi media dan LSM,” lanjutnya.
Pernyataan kontroversial Ketua PGRI Bangkalan sebelumnya viral di berbagai platform media sosial dan menuai kecaman luas. Ucapan yang menyebut media dan LSM sebagai “penyakit” bagi kepala sekolah dan guru dianggap mencederai kemitraan antara insan pendidikan, pers, dan lembaga kontrol sosial.
Meski klarifikasi dan permintaan maaf telah disampaikan secara terbuka, sejumlah organisasi media dan aktivis menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Mereka menuntut adanya tanggung jawab moral dan sanksi tegas agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Situasi ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik luas, terlebih aksi yang direncanakan disebut akan melibatkan ratusan massa dari berbagai daerah di Jawa Timur.
