Bangkalan – faamnews.com – Bupati Bangkalan Lukman Hakim meluruskan persepsi publik terkait perbedaan harga pupuk bersubsidi yang kerap terjadi di tingkat petani. Menurutnya, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sudah merupakan ketetapan pemerintah dan tidak dapat diubah oleh kios maupun pihak manapun.
“Kalau HET pasti sudah, sudah nggak bisa dikata-kata lagi. Itu sudah ketetapan negara, dari pemerintah,” tegas Bupati.
Ia menjelaskan bahwa sumber persoalan yang sering terjadi di lapangan sebenarnya bukan pada HET, tetapi pada ongkos pengambilan pupuk dari kios ke petani. Lokasi kios yang jauh membuat sebagian kelompok tani menerapkan biaya tambahan berdasarkan kesepakatan internal.
“Yang jadi persoalan kadang adalah jarak kios ke petani. Kalau petani ngambil sendiri ke kios, seharusnya tetap sesuai HET. Tapi karena kiosnya jauh, ongkos pengambilannya itu yang jadi tambahan,” ujarnya.
Biaya tambahan ini, lanjut Bupati, bukan bagian dari HET maupun kebijakan pemerintah, tetapi murni kesepakatan antara petani dan kelompok tani. Hal tersebut yang membuat sejumlah petani merasa harga di lapangan berbeda dari HET yang ditetapkan negara.
“Biaya distribusi dari kios ke petani itu kewenangan petani atau kelompok. Itu hasil kesepakatan, bukan HET. HET-nya tetap,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bupati menekankan pentingnya inovasi pendataan digital petani dan lahan. Dengan pemetaan kebutuhan pupuk yang akurat dan terukur, pemerintah ingin memastikan distribusi pupuk lebih tertib dan tidak menimbulkan tambahan biaya di luar ketentuan.
Dengan sistem digital ini, kebutuhan pupuk dihitung berdasarkan data riil luas lahan dan profil petani, sehingga meminimalkan ruang penyimpangan maupun permainan di tingkat bawah.
Bupati Lukman Hakim mengapresiasi munculnya inovasi tersebut karena mampu menekan potensi penyalahgunaan pupuk bersubsidi bahkan hingga menghemat anggaran miliaran rupiah.
Di sisi lain, ia memastikan bahwa stok pupuk untuk Bangkalan secara keseluruhan mencukupi. Jika terjadi kendala di lapangan, biasanya disebabkan faktor teknis seperti cuaca dan proses distribusi dari gudang.
Dengan penegasan ini, Bupati berharap masyarakat memahami bahwa HET tidak pernah berubah, dan perbedaan harga yang dirasakan petani di lapangan semata-mata akibat biaya tambahan distribusi yang bukan bagian dari ketentuan pemerintah.
