oleh

Warga pesisir audensi ke DPRD komisi C.

Bangkalan,faamnews.com – Kedatangan investor di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur dirasa dinilai membawa dampak negativ berupa meniadakan lahan nelayan serta aktivitas pengangkutan urukan reklamasi mengganggu kenyamanan masyarakat lima desa sekitar lokasi.

Inisiatif masyarakat lima desa dari Desa Sembilangan, Petaonan, Pernajuh, Ujung Piring dan Desa Kramat yang menyatakan sebagai masyarakat Pergerakan Peduli Pelestarian Lingkungan Jawa Timur (P3L Jatim) mendatangi DPRD Bangkalan dikantornya pada Selasa (29/12) siang.

Pada agenda audiensi tersebut ditemui langsung oleh wakil ketua komisi C DPRD Bangkalan Suyitno, pihaknya selaku perwakilan rakyat menanggapi keluhan tersebut dan menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Komisi A serta OPD terkait untuk mendalami aduan dari masyarakat nelayan yang merasa dirugikan.

Suyitno yang telah menjabat dua periode sebagai anggota DPRD Bangkalan tersebut juga mengatakan setiap investor yang datang ke Bangkalan semestinya menguntungkan bukan sebaliknya seperti yang telah disampaikan oleh masyarakat langsung melalui agenda audiensi diruang komisi.

“Kami sebagai komisi C perihal tersebut belum mengikuti secara detail bahwa ada pengurukan (reklamasi, Red) termasuk proses perijinannya kami belum faham, namun setiap investor harusnya membawa dampak positiv pada masyarakat.” kata Suyitno politisi PDI Perjuangan menanggapi keluhan dari P3L Jatim.

Jadi menurut Suyitno jika memang keberadaan PT. GSM (PT. Galangan Samudera Madura) malah membawa dampak tidak baik pada masyarakat sebagai investor maka layak untuk dievaluasi dengan melibatkan pihak terkait dari proses perijinan hingga pelaksanaan kegiatan dilapangan.

“Kami komisi C akan segera berkoordinasi dengan Komisi A untuk memanggil Dinas Perijinan dan OPD terkait, bahkan jika memang harus, kami akan melakukan sidak kelapangan untuk melihat secara langsung kegiatan reklamasi PT. GSM tersebut.” tegas Suyitno.

Sementara itu Supyan Ketua P3L Jatim mengungkapkan keresahan masyarakan selama dimulainya kegiatan pengurukan reklamasi PT. GSM ditempat yang merupa lokasi perahu nelayan menopang kehidupan.

“Kami meminta pemerintah dari pusat, provinsi khususnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar menghentikan kegiatan PT. GSM karena telah merampas lokasi kami dalam mengais rizki, juga kegiatan GSM saat pengangkutan urukan merusak jalan dan menimbulkan polusi udara.” tutur Supyan geram.

Kalau saya dapatnya disini karena ada audiensi, biasanya rekomendasi turun kekita h-2 atau h-3 saya Suyitno wakil ketua, Supyan dan Sipol kami terima sendiri diharapkan dimaklumi, mudah-mudahan pertemuan kita tidak menguramgi makna, kita baru mendengar adanya reklamasi, sebenarnya reklamasi masuk diprovinsi,”

Supyan ketua (P3L Jatim) Sembilangan Petaonan Binajuh Ujung Piring Keramat, kami merasa resah atas kegiatan PT. GSM di Desa Sembilangan, sebagai nelayan kami kesulitan melakukan aktivitas nelayan karena tempatnya sudahdireklamasi oleh PT. GSM.

Suyitno dengan adanya reklamasi nelayan kehilangan pekerjaan.

Januari 2019 ditutup oleh Pemda Bangkalan sekarang dibuka kembali dari melakukan pengurukan, harus ijin reklamasi, itu masuk zona DLKR, DLKP, bukan untuk kegiatan reklamasi,

 

Kami terimakasi atas audiensi keluhkesah, kami akan mempelajari dulu dikomisi langkah apa kita akan koordinasi dengan komisi A, kami mohon waktu, hari ini kami belum bisa mengambil sikap, kami akan mempelajari terlebih dahulu,

Seperti apa kita membutuhkan waktu, kami baik atas nama pribadi dan komisi c akan memfollowupi langkahnya, setelah tahun baru kita akan menghubungi seperti apa, perihal penolakan karena ada dua hal tadi masyarakat kehilangan pekerjaan dan pengrusakan jalan. kami mohon waktu untuk koordinasi untuk melangkah kelapangan perihal proses perijinannya secepatnya, kita akan memanghil ketua perihal bagaimana langkah-langkahnya.

Kami komisi c akan mendukung langkah masyarakat saat merugikan masyarakan sebatas kewenangan kami akan mendorong aspirasi ini pada pemda Bangkalan provinsi dan PT. terkait.

Kami komisi c koordinasi dengan komisi a langkah pertama memanggil perijinan, penambangannya di kita, kami akan memfollowupi dengan OPD, memanggil atau sidak kelokasi nanti hasilnya akan kami panggil lagi setelah koordinasi dengan OPD dan Komisi A.

Kami minta waktu sekitar dua minggu. alhamdulillah kita sudah melaksanakan proses audiensi ini semoga bisa kita perjuangkan bersama agar bisa tercapai, perusahaan masuk ke Bangkalan harus ada dampak positiv bukan menghilangkan pekerjaan nelayan. (Jml)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed