oleh

Usaha Glonggong Sapi Di Biarkan Saja

-Hukum-87 views

RPH (Rumah Pemotongan Hewan Yang Sudah Bertahun-Tahun Tidak Di Gunakan Sama Sekali.


SIDOARJO, faamnews.com — Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan pangan semakin tinggi, sehingga wajar apabila harga-harga kebutuhan pangan ini selalu meningkat dalam setiap tahunnya.

Salah satu kebutuhan akan pangan yang harganya selalu meningkat adalah daging sapi, kenaikan harga daging ini menjadi ajang pemanfaatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai lahan untuk mencari keuntungan dalam jumlah besar secara instan. Salah satunya adalah menjual bahan pangan dari hewan yang tidak sehat dan tidak aman yaitu daging sapi gelonggongan.

Tempat Sapi Yang Di Glonggong /Di Kasih Air Sebelum Di Sembelih


Hukum di Indonesia sendiri telah memberikan suatu perlindungan hukum bagi masyarakat / konsumen terkait penjualan daging sapi gelonggongan tersebut, namun dalam praktiknya di RPH ( Rumah Potong Hewan ) yg di bangun oleh pemerintah daerah Sidoarjo khususnya di wilayah Krian tidak berfungsi maksimal bahkan kasus-kasus penjualan daging sapi glonggongan ini masih sering kali terjadi dimasyarakat.

Penelitian ini di tujukan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku penjualan daging sapi gelonggongan dalam hukum pidana nya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku sapi glonggongan di Desa Krian Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan di bantu dengan pendekatan yuridis empiris.

Asas-asas hukum dalam UU, bahan tulisan ilmiah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dan bahan penelitian yang berkaitan dengan kerja sama Dinas Peternakan, dan Dinas Ketahanan Pangan serta data pelaku usaha daging sapi dan konsumen yang di kumpulkan guna menguatkan penelitian ini.

Tempat Sapi Yang Sudah Di Glonggong/Sudah Di Beri Air Sebelum Di Sembelih.


Berdasarkan penelitian yang di lakukan tim media faam news.com dapat di simpulkan bahwa pertama, Penjualan daging sapi glonggongan adalah merupakan perbuatan tindak pidana yang melanggar beberapa ketentuan pasal yaitu Pasal 8 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 378 KUHP, dan pasal 21 Undang-undang No 7 Tahun 1996.

Dengan menerapkan beberapa ketentuan pasal tersebut serta dengan tidak terpisahkannya menerapkan beberapa analis apa saja seseorang dapat di mintai pertanggung jawaban secara pidana maka para pelaku dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sesuai dengan kententuan pasal perundang-undangan.

Kedua penegakan hukum pidana terhadap sapi glonggongan di wilayah Krian Kabupaten Sidoarjo yang terjadi saat ini masih tetap beraktivitas dan sama sekali tidak terjerat oleh hukum dengan sengaja di biarkan sebagaimana mestinya oleh penegak hukum, faktor penegak hukum, masyarakat dan budaya mempengaruhi tidak efektifnya penegakan hukum terhadap pelaku penjualan daging sapi glonggongan.

Sementara berita ini di turunkan tim media faam news com belum menanyakan hal ini baik dari Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, dan pihak Satreskrim Polresta Sidoarjo dalam hal ini.  ( Agus/Tim )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed