Menu
Mengungkap Fakta, Mengawal Aspirasi

Tolak RUU Penyiaran, Komunitas Jurnalis Pasuruan Gruduk Kantor DPRD

Total views : 365
  • Bagikan

PASURUAN, faamnews.com- Koalisi Jurnalis Pasuruan yang terdiri dari PWI,AJPB,SWI,PJI,PWMI,Dan MIO Meluruk dengan Aksi Tolak Revisi Undang- Undang (UU) nomor 32 Tentang Penyiaran diKantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan,Rabu (15/05/2024)Pagi.

Direktur PUS@KA Lujeng Sudarto tampak ikut serta menolak dan sebagai bentuk dukungan moril dan keprihatinan atas upaya mengkerdilkan profesi jurnalis dengan akan adanya Revisi UU nomor 32 tentang penyiaran yang dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kebebasan Pers.

Menurut Lujeng, dukungan penolakan revisi Undang – Undang Pers dinilainya adalah upaya penghentian pengungkapan akan kebenaran yang dikuak oleh jurnalis akibat kebobrokan dari institusi yang dipublikasikan kepada masyarakat,” papar Lujeng.

Ia juga menjelaskan, Seperti yang kita tahu orang yang paling takut untuk di investigasi itu hanya Maling. Maka dengan adanya revisi RUU ini. Secara tidak langsung mereka yang enggan untuk diinvestigasi berarti terindikasi maling,” tandas Lujeng

Penolakan revisi UU ini, lanjut Lujeng, juga mengamputasi hak hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang aktual,” Ungkapnya

Hal senada juga diungkapkan Ketua AJPB Henry Sulfianto meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan untuk membuat surat penolakan aras revisi UU nomor 32 tahun 2002 yang ditujukkan kepada DPR RI hari ini juga.

“Kami meminta pada seluruh Anggota DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan dan Komisi satu untuk membuatkan surat penolakan atas revisi UU nomor 32 tahun 2002 yang ditunjukkan kepada DPR RI hari ini juga dengan diberi kop surat Dan stempel DPRD Kabupaten Pasuruan,” tegas Henry

Henry juga memaparkan tiga poin tuntutan yakni ;

1. Menolak Adanya Revisi UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Yang Digagas Oleh Legislatif (Komisi 1 DPR RI).

2. Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Tetap Dilaksanakan Oleh Dewan Pers Bukan Kepada Komisi Penyiaran Indonesia.

3. Meminta Kepada Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Yang Diwakili Oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Untuk Membuat Surat Penolakan Atas Revisi UU No.32 Tahun 2002 Yang Ditujukan Kepada Ketua DPR RI, Cq Ketua Komisi 1 DPR RI, Dengan Menggunakan Kop Surat Dan Stempel Resmi DPRD Kabupaten Pasuruan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan atau yang sering dipanggil Mas Dion mengungkapkan, bahwa dirinya mendukung jurnalis untuk menolak revisi U U nomor 32 tahun 2002.

“Kami mendukung jurnalis untuk menolak adanya revisi undang – undang tentang penyiaran, dengan menggunakan kop surat dan stempel DPRD Kabupaten Pasuruan,” pungkas Mas Dion. (por/red)

banner 325x300
Penulis: Por/red
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.