Tulungagung,-FaamNews.com
Aksi ‘demo’ yang dilakukan sekelompok orang di Kantor Cabang Dinas (Kacabdin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tulungagung kemarin (Jumat 11/08), menuai kritikan. Pasalnya, aksi demo tersebut diduga tak mengikuti aturan dan peraturan semestinya.
Aksi demo yang diduga bernuansa kepentingan pribadi itu, Ketua LPKP2HI Sugeng Sutrisno menyampaikan, bahwa aturan demo itu sudah jelas tertuang dalam . Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008, namun kenapa ini harus terjadi.
“Kan ada toh aturan demo, harus memberitahuan kepada polres dan melayangkan surat pemberitahuan kepada instansi yang didemo,” kata Sugeng Sutrisno saat dikonfirmasi para wartawan, Sabtu (12/08).
Apalagi, lanjut pria yang penuh aksesoris itu, dalam menyelesaikan aspirasi itu ada aturan dan peraturan dan tidak segampang itu. Sehingga, menurutnya, aksi demo itu dianggap sudah salah kaprah.
“Kalau menurut saya sebagai warga masyarakat Tulungagung, itu tidak benar,” ungkapnya.
Dan, menurutnya, aksi itu bukanlah bagaian dari demo, akan tetapi aksi itu lebih mengarah provokasi.
“Kalau info yang saya terima, itu ada 60 anak tidak mendapat sekolahan. Tapi itu bukan aduan murni, itu hanya sebagai mekelar saja dan itu hanya mengelabuhi pada orang tua korban makelar saja. Menurut saya seperti itu,” jelas Sugeng seraya mengatakan kalau PPDB sudah selesai kok dipermasalahkan.
Untuk itu, aksi yang dianggap meresahkan itu iapun meminta aparat penegak hukum untuk segera menindak. “Harapan kami para penegak hukum ya harus bertindak dan harus di usut siapa dalangnya,” ujarnya.
Sugeng Sutrisno pun meminta, di wilayah Tulungagung harus kondusif dan aman. Mengingat, PPDB ini sudah selesai alias tidak ada lagi yang harus dipersoalkan.
“Kenapa harus ada keresahan-keresahan seperti ini. Dan ini kan meresahkan masyarakat, Tulungagung khususnya,” ungkapnya.(IW)
