oleh

Soal Program KOTAKU-DFAT di Kelurahan Kolpajung Pamekasan, Berikut Faktanya


PAMEKASAN, faamnews.com – Sempat diberitakan sebelumnya, terkait proyek paving dan sejumlah titik pekerjaan di Kelurahan Kolpajung Pamekasan yang merupakan program dari Kementrian PUPR

Berikut faktanya:

1. Anggaran Fantastik, yakni 2 Miliar per Tahun,

Dana BPM Program KOTAKU-DFAT di lokasi sasaran hanya dapat digunakan untuk membiayai secara langsung terkait dengan kegiatan di lokasi percontohan yaitu untuk pelaksanaan pembangunan fisik dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman dalam rangka mendukung permukiman layak huni, inklusif, produktif, berketahanand berkelanjutan.

Alokasi dana BPM per Kelurahan maksimum 2 milyar/tahun termasuk di dalamnya untuk BOP BKM/LKM dan biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta protokol Kesehatan COVID-19.

Namun, ketua BKM enggan menyebutkan berapa besaran anggaran tersebut.

2. Biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta protokol Kesehatan sebesar Rp 10.000.000,00,-

Biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta protokol Kesehatan COVID-19 dan BOP BKM/LKM setinggi-tingginya sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dari pagu BPM yang diperoleh, termasuk BOP untuk kegiatan TIPP dan Biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta protokol Kesehatan COVID-19 dengan batasan setinggi-tingginya sebesar
Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap paket pekerjaan KSM dan Pelaksanaan pembangunan fisik dan peningkatan pelayanan infrastruktur

Namun faktanya, pekerjaan proyek tersebut dikerjakan pada malam hari dengan alasan jika dikerjakan pada siang hari tidak maksimal lantaran Panas terik mata hari, hal ini berindikasi bahwa pembiayaan dapat diminimalisir sehingga sisa dari Dana sebesar Rp. 10.000.000,00,- bisa masuk ke kantong pribadi pelaksana

3. Pagu Hibah

Peruntukan dana hibah Program KOTAKU-DFAT memiliki ketentuan sebagai berikut:

a. Pagu alokasi KOTAKU-DFAT sebesar USD 5,5 juta atau ekuivalen sebesar Rp 79,2 milyar (kurs APBN 2020 USD 1 = IDR 14.400) dimanfaatkan sampai dengan 30 Juni 2022

Hal itu sebagai wujud keseriusan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan pemukiman yang bebas kumuh, sehingga masyarakat perlu tahu dan turut memantau proses realisasi anggaran tersebut sebagaimana yang telah diinstruksikan Presiden

4. Tugas dan tanggung jawab lurah/kepala desa dalam pelaksanaan Program KOTAKU- DFAT
antara lain adalah sebagai berikut:
a) Memfasilitasi keterlibatan aktif lembaga tingkat kelurahan/ desa yang berurusan dengan perumahan dan permukiman, terutama berkaitand air minum, air limbah, sampah, lingkungan hidup, kebencanaan (termasuk wabah), inklusi, termasuk penyandang disabilitas;

b) Memfasilitasi sosialisasi tingkat kelurahan/desa;
c) Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan Korkot/Askot Mandiri/Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya
penyebarluasan informasi dan pelaksanaan Program KOTAKU-DFAT;
d) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi rencana dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Program KOTAKU-DFAT dengan rencana kegiatan pembangunan tingkat
kelurahan/desa;
e) Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan BKM/LKM,
memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan Program KOTAKU-DFAT;
f) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul atas kegiatan Program KOTAKU-DFAT.

Namun, Lurah kolpajung terkesan tidak banyak tahu soal satu kegiatan berupa Pavingisasi yang berlokasi di RT:02 RW:03 malah melempar konfirmasi wartawan pada pihak BKM

5. Peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diantaranya:
g) Membuat Papan Nama/Informasi Proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum,

Faktanya, papan informasi yang seharusnya diletakkan di setiap titik pekerjaan hanya di buat satu atap dan diletakkan di RT:22 secara umum, hal ini telah melabrak aturan sebagaimana termaktub dalam UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

6. Dana Cair langsung ke rekening BKM/LKM

Pencairan BPM dilakukan secara langsung dalam bentuk dana tunai ke rekening BKM/LKM. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. BPM dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (70%) dan tahap II (30%).

Hal ini sedang dalam tahap investigasi lanjutan oleh Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM). (Alfan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed