Menu
Mengungkap Fakta, Mengawal Aspirasi

Program PTSL Desa Wonosari Diduga Aji Mumpung, Terindikasi Ada Mafia Tanah

Total views : 1,607
  • Bagikan

PASURUAN, faamnews.com- Program PTSL yang di gagas pemerintah melalui kementerian pertanahan bagi warga/masyarakat agar legalitas status tanah mereka berkekuatan hukum tetap tampaknya tidak sepenuhnya berjalan baik.

Seperti halnya program PTSL yang sudah berlangsung di Desa Wonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan yang diduga serta terindikasi adanya dugaan mafia tanah yang tumpangi dan sengaja ambil keuntungan dalam program tersebut.

hal tersebut mencuat lantaran proses serta mekanisme yang di terapkan dalam program PTSL di Desa tersebut banyak kejanggalan serta tuai sorotan dari berbagai pihak, baik dari aktifis, tokoh masyarakat sekitar serta NGO di Kabupaten Pasuruan.

Pasalnya, selain bayar 500 ribu, ada sekitar 68 pemohon yang diharuskan membayar biaya lebih diluar batas aturan program PTSL yang sudah di tentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Informasi yang dihimpun awak media diketahui bahwa dari 68 pemohon yang diduga masuk dalam lingkaran jebakan mafia tanah yang telah setor biaya lebih dari ketentuan ke oknum yang sudah ditunjuk (diduga panitia).

Dari 68 pemohon diketahui pula bahwa ada 14 pemohon yang belum mampu bayar biaya program PTSL tersebut.

Mereka harus merogoh kantong belasan juta rupiah perbidangnya. Dalihnya, uang itu sebagai pengganti tanah adat yang mereka kelola saat ini dan akan dibelikan tanah lagi di suatu tempat.

Dari 54 sertifikat itu, terkumpul kurang lebih 1,2 miliar rupiah. Dan uang itu kini sudah dibelikan tanah baru sebagai pengganti dengan harga 900 juta rupiah.

Salah satu petugas yang bernama Heru Tri Wibowo saat dikonfirmasi awak media melalui telepon membenarkan serta tidak menampik jika ada uang tambahan tersebut. Heru berdalih bahwa uang tersebut merupakan uang pengganti beli tanah untuk desa.

“biaya sesuai aturan 500 ribu, tapi karena 68 ini menempati tanah milik adat maka masyarakat harus mengganti iuran tanah ke desa,” beber Heru.

Heru membeberkan jika dirinya bukanlah Panitia PTSL. Dia mengaku sebagai tim kecil yang sifatnya sebagai kelompok masyarakat (POKMAS) yang diduga sengaja bentuk oleh Kades Wonosari untuk program PTSL tersebut.

Menanggapi adanya informasi tersebut, Direktur PUS@KA Lujeng Sudarto pada awak media menyampaikan bahwa apapun program sertifikasi tanah. Mau PTSL atau pun swadaya warga, ketentuan biaya itu sudah ditetapkan oleh PP 128 Tahun 2015.

“Jadi jika melebihi ketentuan hingga puluhan juta itu sudah kategori pungutan liar (pungli) dan tidak menutup kemungkinan terjadi/ada mafia tanah dalam proses tersebut.”

“PUS@KA memastikan diri untuk membawa dugaan pungli sertfikasi tanah ke aparat penegak hukum,” tegas Lujeng Sudarto. (por/red/tim)

banner 325x300
Penulis: Por/red
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.