Menu
Mengungkap Fakta, Mengawal Aspirasi

Pj. Gubernur Ali Baham Tegaskan Tidak Ada Transaksi Mendahului Kegiatan

Total views : 149
  • Bagikan

Manokrawi,Faamnews.com-Pemerintah provinsi Papua Barath ari ini, senin,(25/02/2024 )

bertempat pada ruang rapat lantai Il kantor Gubernur di Arfai,mengadakan pertemuan bersama dalam agenda entri BPK (Badan Pemeriksa Keuangan )RI Perwakilan Papua Barat.

Hadir pada rapat tersebut, Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temomgmere, MTP,Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat, Dwi
Sabardiana, beserta jajaran dan Pimpinan OPD serta Pejabat Utama di lingkup Pemprov Papua
Barat.

Rapat itu membahas sejumlah poin penting terkait atensi pemeriksaan terhadap laporanpertanggung jawaban keuangangan negara
pemprov Papua Barat tahun 2023. Dimana permasalahan signifikan tahun sebelumnya, yaitu
penyusunan anggaran belanja PemproV Papua Barat yang belum dilakukan secara cermat.

Pengelolaan dana bantuan sosial dana bantuan hibah, Serta pengelolaan belanja hibah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Pengendalian atas penatausahaan dan penganmanan aset tetap belum memadai.

Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Ali Baham,mengatakan, bahwa pada akhir tahun 2023 lalu pemprov Papua Barat telah menyerahkan P3D
(Personil, Pembiayaan sarana dan Prasarana, dan Dokumen ) ke pemprov Papua Barat Daya.

“Saya kira substansi dan waktu pelaksanaan ini sudah dijelaskan. Memang beberapa waktu lalu
kami juga telah menyerahkan P3D ke pemprov Papua Barat Daya,ungkap Pj. Gubernur ABT.

Hal lain berdasarkan atensi BPK RI tersebut, yang dikemukakan Pj. Gubernur Ali Baham, lebih khusus
terkait BTT (Belanja Tidak Terduga) agar dapat dipilah sesuai urgensinya.

Atensi Pj. Gubernur tersebut langsung mengarah kepada pihak OPD terkait untuk memperjelas hal
dimaksud sesuai SOP (Standart Operasional Prosedur ) dalam pengelolaan anggaran hibah
maupun bansos.

“Khusus untuk BTT ada dua komponen, yaitu
pertama BTT darurat atau emergenci tetapi di BTT itu juga ada dana bansos yang tidak direncanakan.

Artinya semua yang direncq
di OPD-OPD ternyata ada dua asas yaitu mengelola darurat, baik penyakit maupun darurat fisik dan lain sebagainya, kemudian yang ke dua
ada tugas-tugas sisah atau tugas yang muncul di dalam tahun anggaran. Ini yang perlu kami minta kejelasan,”terangnya.

Masih berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban, Pj. Gubernur juga berpesan kepada jajaran, agar tidak melakukan
transaksi-transaksi di awal untuk sebuah kegiatan.

“Di hadapan pak Kala ( Pak Kepala Perwakilan )saya mau sampaikan kepada seluruh jajaran OPD
bahwa, Ini tidak boleh terjadi, ya saya
alhamdulilah saya memang tidak terbiasa seperti itu, boleh cari tau di perjalanan karir saya.

Oleh karena itu, kalau ibarat kita mau ngecat runmah wajarlah kalau ada percikan tapi jangan sampai belum mengecat rumah, catnya sudah siram ke seluruh tubuh. karena targat kita adalah WTP,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat, Dwi Sabardiana, mengatakan, bahwa aset
tetap merupakan hal yang sangat penting bagi pelayanan publik, dan menjadi tolak ukur kualitas
pelayanan publik dengan tujuan pengamanan aset.

Terutama di tengah kondisi keuangan negara yang sedang tidak baik-baik saja sebut dia,optimalisasi pemanfaatan aset menjadi hal yang
sangat penting.

Lanjut dia, bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi hal yang sangat spesifik di wilayah
Papua, seperti pengadaan barang dan jasa,hibah, bansos, BBT yang diakui sangat diperlukan masyarakat.

Sesuai dengan yang disampaikan Pj. Gubernur terkait P3D ke provinsi Papua Barat Daya, juga
sebut Dwi, bahwa yang menjadi pertimbangan oleh BPK RI Perwakilan Papua Barat, adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban pascah
terbentuk DOP Papua Barat Daya.

Dimana untuk hal itu, tim pemeriksa juga terbentuk untuk berkomunikasi secara intens dengan tim pemeriksa yang ada di pemprov Papua Barat Daya.

Ini perlu kita lakukan mengingat provinsi Papua Barat Daya masih berada dalam masa transisi,
dari sisi aspek pengelolaan dan
pertanggungjawaban ada resiko dalam pengelolaan transfer aset barang miliki negara,”beber Dwi.

Sejalan dengan yang disampaikan Pj. Gubernur,mengenai SOP pengelolaan anggaracn, Dwi, juga mengatakan, bahwa dalam penilaian pemeriksaan BPK melakukannya sesuai batas
materialitas baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Selain itu, pemeriksaan juga ma
pada ketentuan yang dibuat oleh pemda.

“Jadi tadi pesan pak Pj. gubernur, apabila yang
belum ada SOP-nya mohon dilengkapi. Aturan ini perlu kita lakukan mengingat provinsi Papua
Barat Daya masih berada dalam masa transisi,dari sisi aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban ada resiko dalam pengelolaan transfer aset barang miliki negara,”beber Dwi.

Sejalan dengan yang disampaikan Pj. Gubernur,mengenai SOP pengelolaan anggaraan, Dwi, juga mengatakan, bahwa dalam penilaian pemeriksaan BPK melakukannya sesuai batas
materialitas baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Selain itu, pemeriksaan juga me
pada ketentuan yang dibuat oleh pemda.

“Jadi tadi pesan pak Pj. gubernur, apabila yang
belum ada SOP-nya mohon dilengkapi. Aturan

mainnya disusun dulu, sehingga kita bisa menjalankannya dengan amanah, dengan aman,seperti yang diumpamakan pak Pj. Gubernur tidak
ada cet yang tertumpah atau sengaja ditumpah.

Jadi patuhi saja ketentuan karena itu merupakan rumus yang lebih baik,”tandasnya.Tindaklanjut dari rapat ini, yaitu pelaksanaan pemeriksaan akan dilakukan oleh tim pemeriksa
BPK RI Perwakilan Papua Barat,
Pemprov Papua Barat dalam kurung waktu tiga tahun terakhir, sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, telah mendapat penilaian WTP( wajar
tanpa pengecualian ) dari BPK RI Perwakilan Papua Barat atas laporan pertanggungjawaban keuangan negara.

Meski begitu, WTP bukanlah hasil akhir, akan tetapi yang terbaik adalah hasil akhir ultimatenya adalah kesejahteraan masyarakat.

mainnya disusun dulu, sehingga kita bisa menjalankannya dengan amanah, dengan aman,seperti yang diumpamakan pak Pj. Gubernur tidak
ada cet yang tertumpah atau sengaja ditumpah.

Jadi patuhi saja ketentuan karena itu merupakan rumus yang lebih baik”tandasnya.Tindaklanjut dari rapat ini, yaitu pelaksanaan pemeriksaan akan dilakukan oleh tim pemeriksa
BPK RI Perwakilan Papua Barat,
Pemprov Papua Barat dalam kurung waktu tiga tahun terakhir, sejak tahun 2020 hingga tahun2022, telah mendapat penilaian WTP ( wajar
tanpa pengecualian ) dari BPK RI Perwakilan Papua Barat atas laporan pertanggungjawaban keuangan negara.

Meski begitu, WTP bukanlah hasil akhir, akan
tetapi yang terbaik adalah hasil akhir ultimatenya
adalah kesejahteraan masyarakat.

banner 325x300
Penulis: Riika nengsih Editor: Amatus Rahakbauw (Kabiro papua )
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.