Papua Barat – faamnews.com – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyebut serapan belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya pada periode Januari-Maret 2024 mencapai Rp1,62 triliun dari total alokasi Rp11,39 triliun.
“Serapan belanja APBN dari Januari sampai Maret 2024 sudah 14,23 persen dari pagu,” kata Kepala Kantor Wilayah DPJb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Papua Barat kepada Wartawan, Senin (6/5/2024)wit mengatakan.
Dia menjelaskan bahwa belanja APBN meliputi belanja kementerian/lembaga Rp627,41 miliar atau 21,42 persen dari pagu Rp2,92 triliun, dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) Rp993,9 miliar atau 11,74 persen dari Rp8,46 triliun.
Realisasi belanja kementerian/lembaga terdiri dari belanja pegawai Rp296,62 miliar (30,20 persen), belanja barang Rp269,27 miliar (20,40 persen), belanja modal Rp57,80 miliar (9,32 persen), dan belanja bantuan sosial Rp3,37 miliar (55,09 persen).
“Pagu belanja pegawai Rp982,32 miliar, belanja barang Rp1,32 triliun, belanja modal Rp619,83 miliar dan bansos Rp6,77 miliar,” ujar Purwadhi.
Dia menyebut realisasi TKD meliputi dana bagi hasil (DBH) Rp91,49 miliar dari Rp644,20 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp822,57 miliar dari Rp3,91 triliun, serta dana alokasi khusus (DAK) non-fisik Rp79,84 miliar dari Rp539,41 miliar.
Pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Papua Barat Daya agar segera melengkapi dokumen syarat penyaluran TKD jenis dana otonomi khusus sebanyak Rp1,86 triliun dan DAK fisik Rp752,82 miliar.
“Penyaluran DBH tahun 2024 sudah 14,20 persen, DAU 21 persen, dan DAK non-fisik terealisasi 14,8 persen,” ucap Purwadhi.
(Amatus.Rahakbauw.K).
