Manokwari, –faamnews.com – Bertempat di Gedung Kantor Gubernur Papua Barat pada Kamis (27/3/2025) pukul 09.00 WIT, Ketua Pemuda Militan Dominggus Mandacan (PDM), Thomas Sanadi, menyampaikan protes terkait pembagian dana hibah yang dilakukan tanpa sepengetahuan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih.
Dalam keterangannya kepada awak media, Thomas menegaskan bahwa PDM bukan sekadar relawan, tetapi merupakan kelompok militan yang setia mendukung kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani.
“Kami datang sebagai militan, bukan relawan. Kesetiaan kami kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih berdasarkan keyakinan bahwa mereka telah dipilih sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Thomas.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah pembagian dana hibah senilai Rp88,9 miliar yang dinilai tidak transparan dan dilakukan tanpa koordinasi dengan Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Barat terpilih.
“Pembagian dana hibah seharusnya diketahui dan diarahkan oleh Gubernur serta Wakil Gubernur terpilih agar tepat sasaran. Namun, kami melihat bahwa pembagian ini dilakukan secara tertutup oleh Sekda tanpa keterlibatan mereka,” lanjutnya.
Thomas menilai tindakan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani, sekaligus merugikan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang berhak menerima dana hibah.
Atas kejadian ini, PDM dengan tegas meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat segera mengusulkan evaluasi terhadap pejabat yang terlibat dalam pembagian dana hibah tersebut.
“Kami meminta agar Mendagri segera mengevaluasi kinerja pejabat di Papua Barat. Jika perlu, copot mereka yang tidak sejalan dengan visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur terpilih,” tegas Thomas.
Menurutnya, pemerintahan Papua Barat harus berjalan sesuai dengan prinsip “membangun dengan hati dan mempersatukan dengan kasih,” sehingga kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.(ARK)
(Editor: Amatus Rahakbauw K)
