Menu
Mengungkap Fakta, Mengawal Aspirasi

Pasuruan “Kritis” Pencemaran Limbah, Aktivis Laporkan Perusahaan Nakal

Total views : 1,718
  • Bagikan

PASURUAN, faamnews.com- Aktivis Pasuruan gabungan dari beberapa Non Govermental Organization (NGO) di Pasuruan mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur guna buat laporan/aduan terkait kondisi Kabupaten Pasuruan yang kian “kritis” dengan pencemaran limbah.

Kondisi yang kian mengkhawatirkan bagi lingkungan tersebut kian menambah daftar panjang carut marut nya pengelolaan limbah dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Tidak adanya tindakan yang konkret dari Dinas DLH Kabupaten Pasuruan dan semakin vulgarnya perusahaan dalam membuang limbah membuat gabungan NGO yang di komandoi PUS@KA mulai gerah.

Gabungan NGO dari Aliansi Masyarakat Cinta Damai (AMCD), Pembela Menuju Desa Mandiri (PMDM), serta Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUS@KA) mendatangi kantor DLH Provinsi pada Hari Senin (16/10/2023) guna mengadukan/melaporkan perusahaan PT. SM yang beroperasi di Wonorejo karena diduga buang limbah industri ke aliran sungai sekitar.

“Warga banyak yang mengeluhkan air sungai berubah warna dan berbau busuk. Bahkan, menimbulkan rasa gatal – gatal ke warga yang mandi disana,” beber Gus ujay Pimpinan PMDM.

Gus Ujay juga mengaku menemukan pipa yang diduga kuat menjadi pipa pembuangan limbah yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

“Pipanya itu tidak ditanam di dalam, jadi melewati sawah milik petani dan saluran irigasi. Dan itu kelihatan jelas sekali. Kondisi itu juga dikeluhkan petani,” urainya.

Ketua AMCD Hanan juga menambahkan, DLH Provinsi Jawa Timur harus tegas dan menindaklanjuti dugaan pembuangan limbah yang mencemari lingkungan.

“Yang dirugikan ini masyarakat, maka kami minta DLH memberikan sikap yang jelas dalam menindak perusahaan yang terbukti membuang limbah sembarangan. Yang menjadi korban adalah masyarakat di sekitar perusahaan, ia meminta DLH Jatim sebagai representasi negara hadir untuk rakyatnya,” ujar Hanan.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUS@KA) Lujeng Sudarto mengatakan DLH harus mengedepankan asas equality before the law.

“Saya tidak peduli di belakang PT SM ada dukungan atau support dari orang kuat. DLH saya minta harus tegak lurus untuk menyikapi pengaduan masyarakat ini.”

Artinya, semua manusia sama dan setara di mata hukum. Termasuk perusahaan PT SM ini. Tidak ada perbedaan, jika memang ditemukan pelanggaran.

“Saya minta, DLH bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika memang ada pelanggaran, beri sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan,” paparnya

Menanggapi hal tersebut perwakilan bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Jatim Dwi mengaku akan mempelajari laporan dan pengaduan yang disampaikan hari ini.

“Akan kami pelajari lebih dulu. Yang jelas, kami akan tindak lanjuti laporan ini sesegera mungkin. Kami mohon didampingi kalau turun ke lapangan,” ujar Dwi. (por/red)

banner 325x300
Penulis: Por/red
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.