Oleh:Achmad Ulinuha,(Ketua DPC LSM FAAM Nganjuk)
Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Nganjuk pada hari ini Sabtu, 16 Mei 2026 menghadirkan suasana yang berbeda. Kabupaten yang selama ini lebih sering dikenal sebagai kota lintasan itu mendadak menjadi perhatian nasional. Kehadiran presiden ke Nganjuk bukan untuk meresmikan bendungan atau pusat perbelanjaan, melainkan museum bagi Marsinah, sosok buruh perempuan yang namanya telah lama menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
Sejak pagi, wajah kota tampak berubah. Jalan-jalan dibersihkan, taman dirapikan, sudut-sudut kota dipoles, hingga penyambutan disiapkan sedemikian rupa agar semuanya terlihat sempurna di hadapan presiden dan pemerintah pusat. Anak-anak sekolah dibariskan rapi sambil memegang bendera merah putih. Nganjuk mendadak tampak sibuk, mendadak tampak rapi, dan mendadak terasa begitu diperhatikan.
Namun pemandangan seperti ini sebenarnya bukan hal baru setiap kali pejabat tinggi datang ke daerah. Yang sering terlihat justru bagaimana birokrasi mampu bergerak sangat cepat ketika ingin menyenangkan atasan, tetapi berjalan lambat ketika rakyat menyampaikan keluhan yang sama bertahun-tahun. Seolah yang paling ditakuti bukan kekecewaan masyarakat, melainkan penilaian buruk dari pusat kekuasaan.
Padahal masyarakat hidup di Nganjuk bukan hanya saat presiden datang. Rakyat menghadapi jalan rusak setiap hari. Buruh kecil bertahan dengan penghasilan yang semakin sempit. Anak-anak muda mencari pekerjaan dengan harapan yang makin menipis dari waktu ke waktu. Namun banyak persoalan itu berjalan tanpa penyelesaian serius sampai sorotan nasional akhirnya datang menyapa daerah ini.
Karena itu, hal terpenting dari kunjungan Presiden Prabowo bukanlah kemeriahan acara atau ramainya pemberitaan media. Yang jauh lebih penting adalah apakah momentum ini mampu menjadi titik awal perubahan nyata bagi Nganjuk.
Nama Marsinah seharusnya tidak berhenti sebagai simbol sejarah atau sekadar nama bangunan museum. Ia adalah pengingat bahwa negara pernah gagal melindungi rakyat kecil yang memperjuangkan hak dan keadilan. Maka akan terasa ironis jika museum perjuangan buruh diresmikan dengan megah, sementara buruh kecil di tanah kelahirannya sendiri masih hidup dalam ketidakpastian.
Jangan sampai buruh tetap menangis di bumi kelahiran Marsinah. Jangan sampai nama Marsinah hanya hidup di dinding museum, sementara semangat perjuangannya justru mati dalam praktik birokrasi dan kebijakan sehari-hari.
Momentum kedatangan presiden ini seharusnya menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk bahwa daerah ini sedang dilihat oleh Indonesia. Kesempatan besar sedang datang. Tinggal bagaimana keberanian pemerintah daerah menjadikan perhatian nasional ini sebagai awal pembenahan yang sungguh-sungguh, bukan sekadar panggung seremonial sesaat.
Sebab rakyat tidak membutuhkan kemeriahan yang selesai dalam sehari. Rakyat membutuhkan perubahan yang benar-benar terasa dalam hidup mereka: lapangan kerja yang lebih terbuka, keberpihakan kepada buruh dan petani, pelayanan publik yang manusiawi, serta pembangunan yang tidak hanya bagus di depan kamera.
Karena sejarah tidak akan mengingat seberapa meriah penyambutan presiden dilakukan. Sejarah justru akan mengingat apakah setelah kunjungan itu ada perubahan nyata bagi rakyatnya, atau semuanya kembali seperti biasa setelah rombongan pulang.
