oleh

Ngaku L.O, PD Pademawu Langgar Wewenangnya dan Kemendesa PDTT Tahun 2020

PD Kecamatan Pademawu sekaligus Pendamping BeaSiswa Santri dan Dosen di Kabupaten Pamekasan (Ahmad Faridi).


PAMEKASAN, faamnews.com – Ruh dan kewibawaan Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 19 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, di Kabupaten Pamekasan sepertinya sudah diperkosa oleh seseorang yang menganggap dirinya sebagai Liaison Officer (L.O) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Akibatnya, akuntabilitas dan efektivitas para Pendamping Desa (PD) dalam melakukan pendampingan masyarakat desa di Kota Gerbang Salam yang kini seharusnya menjadi lebih baik dan maksimal tersebut sepertinya sudah berubah jadi momok yang menakutkan bagi mereka (PD, red).

Pasalnya seorang L.O yang diketahui bernama Ahmad Faridi yang sejatinya juga merupakan PD di Kecamatan Pademawu itu diluar struktural dan wewenangnya seperti yang di atur dalam Permendesa PDTT tersebut sering mengintervensi dan merelokasi PD yang tidak sejalan dengan dirinya.

Bahkan berdasarkan beberapa informasi yang dihimpun oleh Pewarta Media ini, PD sekaligus Pendamping BeaSiswa Santri dan Dosen (Ahmad Faridi, red) di salah satu Universitas di Pamekasan itu sepertinya kebal hukum dan bak seorang Raja dalam Kerajaan Pendampingan.

Hal itu terjadi menurut Abdus Marhaen Salam, diduga kuat karena ketidaktegasan bahkan ketidakbecusan dari ke enam Tenaga Ahli (TA) di Pamekasan yang dimungkinkan karena dia (Ahmad Faridi) orang terdekatnya Bupati Baddrut Tamam.

“Kalau tidak demikian kenapa enam TA itu tidak memberikan arahan dan surat peringatan terhadap dia (Ahmad Faridi, red), dia itu kan bawahannya, kenapa malah takut, Kemendesa PDTT itu kan bukan milik Mas Faridi, Kemendesa PDTT tersebut milik rakyat Indonesia,” katanya, Jum’at (31/12/2021).

Lebih lanjut Abdus Marhaen Salam mengatakan, bahwa dengan adanya L.O itu Evaluasi Kinerja (Evkin) pendamping yang seharusnya dilakukan secara berjenjang pada koordinator PD perkecamatan, Koordinator TA Kabupaten, oleh Koordinator KPW informasinya sudah tidak efektif.

“Kami menduga, jangan-jangan persoalan PD Abdul Muin itu dibiarkan karena Mas Faridi yang ngerecoki. Logikanya, Abdul Muin itu seniornya Mas Faridi dan sama-sama orang dekatnya Bupati,” lanjutnya.

Presiden N.G.O Pamekasan yang juga merupakan Ketua Front Massa Aksi (FAMAS) tersebut meminta dengan tegas kepada para TA di Kabupaten Pamekasan untuk segera menindaklanjuti dan mengevaluasi adanya L.O yang jelas-jelas keberadaannya tidak baik untuk pendampingan masyarakat desa.

“Kalau tidak, kami sendiri sebagai orang jalanan yang akan menindaklanjuti dan kami pastikan akan bersurat ke Kementerian Desa,” tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed