Menu
Mengungkap Fakta, Mengawal Aspirasi

Nahas !!! , Distributor Kosmetik Ilegal Di Ketapang Sampang Digerebek Polda Jatim

Total views : 821
  • Bagikan

SAMPANG , faamnews.com  – Diduga Ilegal Distributor Sekaligus Produsen Kosmetik merk IMDGLOW di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Digerebek Satuan Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Rabu ( 12/07/2023 ).

Penggerebekan dilakukan Setelah melakukan proses panjang  wawancara dengan berbagai narasumber atas dugaan beredarnya kosmetik ilegal merk IMDGLOW yang di produksi di Kecamatan Ketapang Sampang.

Dari penggerebekan itu akhirnya diamankan puluhan jenis kosmetik oleh  Satreskrimsus Polda Jatim, yang sudah berjalan puluhan bulan.

Dikabarkan sebelumnya, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Forum Aspirasi Dan Advokasi Masyarakat ( LPKFAAM ) Pusat, telah melaporkan produsen kosmetik merk IMDGLOW,  yang kerap menawarkan produknya  di media sosial Instagram dan Tiktok dengan nama akun @ownerimdglow dan  owner_imd_glow , ke Satreskrimsus Polda Jatim Pada 23 Mei 2023  dengan Nomer 017/LP/LPK/FAAM/V/2023.

Pelaporan itu disusul adanya  laporan masyarakat bahwa kosmetik Merk IMDGLOW tidak kantongi izin edar dan tidak ber BPOM.

” Ia mas 1 paket yang saya beli isi 2 pics satunya ada label BPOM dan Barcode , satunya lagi polosan , hanya merk dan keterangan cara pakai dan manfaat”, Ungkap salah satu Nara sumber yang tidak berkenan disebut namanya.

Saat dikonfirmasi mengenai penggerebekan hari ini pihak Polda Jatim membenarkan, namun untuk rincian kegiatan media ini diminta untuk konfirmasi ke atasannya.

” Sore mas, untuk komunikasi biar satu pintu sama senior kami ” imbuhnya.

Diwaktu yang sama, Owner kosmetik IMDGLOW menjelaskan kepada media ini bahwa benar ada penggerebekan dari Polda Jatim atas informasi karyawannya, karena dirinya sedang di luar kota.

” Ohh kk, Ktanya ada tadi telfonn dari karyawnku, Q juga GK tau kk
Tiba2 dteng gitu k toko”,  Tuturnya

Ditempat yang berbeda ketua harian LPKFAAM Bung ZAIN mengapresiasi kinerja Polda Jatim atas kinerjanya untuk memberantas segala bentuk pelanggaran yang merugikan Konsumen dan mengajak seluruh owner atau produsen untuk kooperatif taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya.

” ia  tentu kita sikapi segala bentuk pelanggaran baik itu pelanggaran hukum  administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. sebagai kontrol sosial kita berkewajiban melakukan pengawasan, soal penindakan kita pasrahkan kepada aparat penegak hukum,” Paparnya saat dikonfirmasi via WhatsApp

” Dan Kami berharap kepada pihak Polda Jatim untuk melakukan pengembangan  karena produk ini sudah menjamur di seluruh plosok Jawa Timur , bahkan diluar Jatim dan hal tersebut sangat merugikan  masyarakat dan keuangan negara karena tidak bayar pajak,” Tambahnya.

Hal ini senada dengan bunyi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Pertama, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Kedua, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang–Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Ketiga, yaitu memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

( Wardi )

banner 325x300
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.