Menu
Mengungkap Fakta, Mengawal Aspirasi

Mencuat..!! Pengadaan Alat Antropometri Kit Dinkes Terindikasi Ada Aroma Konspirasi

Total views : 469
  • Bagikan

PASURUAN, faamnews.com- Belum di gedok atau ditentukannya pemenang Lelang Pengadaan Alat Antropometri Kit Dinkes Kabupaten Pasuruan melalui e-katalog dengan nilai Pagu sebesar 18 Milyar menjadi sorotan publik, aktivis serta NGO se-kabupaten Pasuruan.

Hal tersebut menjadikan isu yang berkembang di kalangan pegiat anti korupsi itu sendiri, bahwa belum ditentukannya pemenang lelang lantaran pengadaan alat antropometri kit Dinkes tersebut terindikasi ada aroma konspirasi oleh sekelompok orang atau golongan yang punya power untuk bisa jadi pemenangnya.

Belum terealisasinya alat tersebut tentu berbanding terbalik dengan gencarnya kampanye pencegahan stunting anak yang gencar dilaksanakan melalui sosialisasi langsung ataupun sosialisasi dengan cara menebar banner atau baliho di berbagai sudut jalan di Kabupaten Pasuruan.

Seperti diketahui bahwa beberapa bulan terakhir banyak beredar baliho atau gambar yang kampanyekan pencegahan stunting di beberapa ruas jalan baik kecil atau besar seperti di salah satu Billboard yang terpampang d sudut jalan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Gencarnya progam kampanye pencegahan stunting yang di hiasi gambar sosok perempuan berhijab yang diketahui adalah isti dari Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yakni Lulis Irsyad tersebut tentu dengan maksud dan tujuan yang baik bagi seluruh eleman masyarakat.

 

Akan tetapi niat baik demi kemaslahatan warga Pasuruan tersebut tidak diimbangi dengan adanya alat penunjang stunting itu sendiri, diketahui bahwasanya hingga saat ini Pemkab Pasuruan melalui Dinkes Kabupaten Pasuruan belum memiliki alat penunjang pencegahan stunting yakni Antropometri Kit.

“Aturan sudah jelas, jika isu yang berhembus itu benar dan terbukti bahwa ada konspirasi jahat dengan tidak mengindahkan aturan yang ada maka PUSAKA (Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan) segera menyikapinya dengan membawa perkara tersebut ke jalur hukum,” papar Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan Lujeng Sudarto.

Lebih lanjut, Lujeng juga menyampaikan Dinas Kesehatan (Dinkes) tinggal menunjuk penyedia yang memenuhi persyaratan sesuai edaran Kementerian Kesehatan. Diantaranya adalah pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen dan tentu saja dengan penawaran harga terendah.

“Jika penunjukan prinsipal (pemenang) tidak berdasarkan rujukan surat edaran Kemenkes, yakni harga terendah dan TKDN diatas rata-rata, adanya dugaan konspirasi itu benar adanya dan ada potensi pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi,” imbuh Lujeng Sudarto.

Sementara itu, Kadinkes Kabupaten Pasuruan Ani Latifah saat dikonfirmasi awak media menyampaikan bahwa untuk pengadaan alat Antropometri sudah melaksanakan pemilihan penyedia bersama tim.

“Pelaksanaan pada bulan Mei 2023, dan sekarang sudah berproses pengadaan melalui e-Katalog, Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang ada di Etalase Kemenkes. Pengadaan alat tersebut mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan,” pungkas Ani Latifah. (por)

banner 325x300
Penulis: Por/kabiro pasuruan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.