oleh

Maraknya Obat Keras Jenis Golongan G Beredar Tanpa Ada Resep

JAKARTA, faamnews.com – Faktanya, obat-obatan yang seharusnya tidak dijualbelikan secara bebas, justru bisa ditemukan dengan mudah. Saat tim awak media faamnews.com mencoba investigasi di daerah pasar di wilayah hukum Polrestro Depok, Pasar Palsigunung Tugu Kecamatan Cimanggis. Kota Depok terlihat ada salah satu Anggota Polri berseragam Polisi berada di dalam ruko tempat penjualan obat keras jenis G tersebut. Tim melihat juga banyak beberapa anak muda yang lalu lalang untuk membeli barang haram tersebut.

Diduga anggota Kepolisian melindungi aktifitas penjualan obat terlarang. Miris bila seharus sebagai pengayom masyarakat malah memberi contoh yang tidak baik. Masa depan generasi muda kedepannya akan suram dan terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

Saat tim faamnews.com mencoba komfirmasi, melalui pesan singkat Whatsapp Kapolres Depok Kombes Pol Irmron Edwin Siregar mengatakan, “Itu bukan Anggota Polres Depok, Warga wajib bila melihat tangkap saja laporkan bawa ke kami,” katanya.

Obat-obatan tersebut diantaranya jenis trhexiphenydyl, hexymer, tramadol dan obat-obat keras daftar G.

Padahal, obat-obatan itu seharusnya diedarkan dan dikonsumsi dengan resep dokter. Penelusuran juga menemukan sejumlah seller yang menjual bebas obat-obatan psikotropika tersebut.

‌Kapolri sudah menghimbau kepada Anggotanya yang menggunakan atau Membackup peredarano narkoba akan kami tindak tegas. “Anggota Polri yang terlibat di dalamnya, pilihannya hanya satu, pecat dan pidanakan. Jadi kami tidak main-main dalam hal ini, kami akan buktikan,” katanya,

Listyo juga berkata bahwa Polri adalah alat negara yang harus mendukung kemajuan Indonesia.

“Polri juga tidak boleh menjadi alat kekuasaan karena sejatinya Polri adalah alat negara. Oleh karena itu, setiap tindakan Polri harus ditujukan untuk mendukung kemajuan Indonesia dalam bingkai NKRI,” ujarnya.

Diketahui Listyo adalah calon tunggal yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantikan posisi Idham Azis sebagai Kapolri, karena Idham Azis yang menjabat sebagai Kapolri sejak 1 November 2019 akan memasuki masa pensiunnya pada Februari 2021.

Tindakan distribusi ilegal obat-obatan keras bisa dikenakan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan hukuman maksimal penjara 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar.
*Opung* *Han* *Doblay*

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed