oleh

Korda BEM Nusantara Jawa Timur : Tolak Impor Garam

SURABAYA, faam news com – Rencana pemerintah terkait impor garam sekitar 3,07 juta ton menjadi ancaman bagi para petani garam lokal. Impor tersebut menjadikan harga garam di pasaran turun drastis hingga Rp.100-300/Kg. Rencana tersebut menuai kecaman dari para pelayan ataupun petani garam yang di nilai sangat merugikan masyarakat.

“Tentu saya sangat shock dengan fakta tersebut dan sebagai anak petani yang seluruh masa hidupnya bergantung kepada harga jual garam nasional, saya memohon serta mendesak agar pemerintah pusat hingga daerah segera mengambil kebijakan strategis guna menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin.

Kami petani, kami tak ingin mati oleh harga garam yang tidak ber-keprimanusiaan ini” ungkap Baihaqi putra petani garam.

Melimpahnya produksi garam oleh petani lokal sudah sangat memenuhi kebutuhan hingga tahun 2023. Sesuai RPJMN, kebutuhan nasional terkait garam mencapai angka sekitar 4 juta ton, lalu untuk hasil produksi garam lokal mencapai 3 juta ton. Impor yang dilakukan pemerintah sekitar 3 juta ton. Produksi garam lokal pun akan mubazir sebesar 2 juta ton.

Sementara A Faruuq Koordinator Daerah (Koorda) BEM Nusantara Jawa Timur menegaskan tolak impor garam karena ada kontradiksi pada rencana impor garam dengan janji swasembada pangan oleh pemerintah. “Kami tolak impor garam dan ingatkan, di awal pemerintah mengatakan siap mewujudkan Swasembada Pangan sekarang kok impor. Apa pemerintah mau mematikan petani garam?” ungkapnya.
“Garam melimpah, yang belum terserap ada 1,2 ton dan stok garam Jawa timur 600.000 ton sehingga kami minta kebijaksanaan pemerintah dalam membuat kebijakan dan kembali pada misi swasembada pangan. Jika pada titik kualitas yang menjadi persoalan seharusnya pemerintah melakukan strategi pembinaan dan mentoring pada petani garam untuk meningkatkan kualitas produksi garam bukan impor” tambahnya.
Faruuq juga desak Pemprov Jawa Timur turut memperjuangkan hasil produksi Jawa Timur, “Kami juga minta Pemprov untuk tidak diam pada persoalan ini (impor garam) karena hasil produksi Jawa timur cukup melimpah dan jika impor itu benar terjadi akan berdampak pada kesejahteraan petani garam Jawa Timur” tegas Korda BEM Nusantara Jawa Timur.

Dalam website resmi Kemenperin unggahan pada tahun 2014 lalu, menjelaskan bahwa di era Presiden Jokowi – Jusuf Kalla telah menjalankan program khusus untuk intensifikasi lahan yang tersedia serta ekstensifikasi lahan yang belum di manfaatkan guna keberlangsungan Swasembada Garam 2019. Namun, kenyataanya tidak demikian.
“Tahun 2019 lalu kami juga turut mengawal anjloknya harga garam lokal akibat impor, waktu itu solusi yang di berikan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas produksi garam rakyat, akan tetapi, tahun ini issue impor garam kembali bergulir dan membuat ambruk harga garam rakyat, keseriusan pemerintah dalam membantu petambak garam untuk meningkatkan kualitas produksi garam rakyat patut di pertanyakan, sebab dari tahun ke tahun masalahnya adalah tentang kualitas garam lokal yang kurang bagus dan akhirnya memilih impor,” ujar Eko Pratama.

Di jelaskan, dalam keterangan website Kemenperin, pemerintah telah melakukan adanya mekanisasi dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan produksi garam dengan menggunakan teknologi Geomembrane yang harusnya menjadi solusi dalam meneken angka impor garam.

Diperkirakan dengan menggunakan adanya teknologi tersebut produktivitas garam domestik akan meningkat mencapai 50% – 100%. Lalu kejadian tersebut hanya seperti angin lalu.
“BEM Nusantara akan menyerukan mahasiswa untuk turut mengawal kebijakan impor garam ini, membuka ruang diskusi bersama perkumpulan petani garam masing-masing wilayah. Hal ini sebagai bentuk upaya pengawalan dan keberpihakan terhadap petambak garam,” ungkap Koordinator Pusat BEM Nusantara. (aya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed