Menu
Mengungkap Fakta, Mengawal Aspirasi

Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel VS Kejaksaan Negeri Kota Malang Memasuki Agenda Sidang Praperadilan Tahap 1.

Total views : 233
  • Bagikan

Malang- faamnews.com- Ajukan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Malang,Tim Kuasa Hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana hotel dalam hal ini Riyanto Djafaar & Associates mempertanyakan terkait sah tidaknya penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan.

“Kami mempertanyakan formil yuridis seseorang ditetapkan tersangka.Silahkan cari di semua sumber hukum pengetian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDP.Misal fungsi dan terlapor terhadap SPDP itu sendiri,”tutur,Riyanto Djafaar selaku kuasa hukum KSU Montana Hotel m,saat diwawancari awak media,Senin 27 November 2023.

Disamping itu,Terkait sah atau tidaknya penyitaan, tim hukum kembali mempertanyakan dan menguji pengertian penyitaan didalam Undang-Undang Tipikor.Bukan tanpa alasan,karena penyitaan yang dilakukan tim penyidik adalah asset yang hak tanggungannya telah berpindah.

“Penyitaan yang dijalankan penyidik,selain asset yang hak tanggungannya telah berpindah.Asset tersebut milik pihak ketiga.Sudah tentu yang tidak mempunyai korelasi/hubungan hukum dengan peristiwa pidana yang disangkakan,”imbuhnya.

Tim Kuasa Hukum juga menyatakan keberatan jika KSU Montana Hotel dikatakan merugikan negara.Bahwa secara jelas tim penyidik mempersangkakan adanya pelanggaran ketentuan pasal 2 (primair) dan pasal 3 (subsidair) Undang-Undang Tipikor.

“Kalau dikatakan merugikan negara, tentu menjadi pertanyaan dan keambiguan tersendiri, bahwa ketentuan yang disangkakan oleh Konstitusi,telah terang benderang tanpa perlu lagi ada penafsiran yang diwajibkan oleh kedua pasal itu,”ungkapnya.

Menyikapi hal itu,Riyanto menerangkan harus ada uadit dari lembaga yang berwenang dalam hal ini BPK RI, meng-declar kerugian negara itu harus nyata dan pasti (actual los) bukan kerugian yang masih merupakan potensi (potential los).

“Pertanyaan yang harus dibuat terang adalah BPK bekerja berdasarkan Undang-Undang. fungsi, tugas dan wewenang BPK jelas dan terang diatur melalui Undang-Undang BPK.Sehingga tidak ada korelasi hukum dalam Undang-Undang,yang menyatakan BPK bisa meng-audit pihak koperasi swasta in cassu Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel,”terangnya.

Dalam persidangan sempat disinggung,bahwa hubungan antara LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dengan klien Kantor Hukum Riyanto Djafaar & Associates, adalah pinjam dengan jaminan.

“Jadi klien kami meminjam dana dengan LPDB ada jaminan.Kembali ke pokok perkara,kemudian menjadi dasar Praperadilan kami, atas pemyitaan yang dilakukan tim kejaksaan,”urainya.

Riyanto Djafaar & Associates berharap sesama aparatur hukum,tim penyidik,tim kuasa hukum,serta masyarakat,untuk sama-sama menjaga eksistensi koperasi.Pihaknya tidak bisa membayangkan kalau ada setiap permasalahan hukum,apa lagi simpan meminjam dikaitkan pidana.

“Nanti kalau kedepannya sedikit dikit pidana,nanti siapa lagi yang menjaga koperasi,memang perekonomian kita mau bergantung pada tengkulak, kan gak mungkin.Jadi dilihat segala sesuatunya dengan koridor yang seharrusnya.Maka saya menghimbau rekan-rekan dan masyaraakt ikut mengaqwal proses ini,agar tidak terjadi kesewenang -wenangan.Kalau bicara hukum mari kita putuskan sesuatu sesuai koridornya,”tandasnya.

banner 325x300
Penulis: Roni/red
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.