oleh

Keterlibatan BPN Dalam Kasus Dugaan Reklamasi Ilegal Yang Sedang Ditangani Polda Jatim

BANGKALAN, faamnews.com – Berdasarkan pengakuan Rizal sebagai pihak PT Galangan Samudera Madura (GSM) adanya aktivitas Reklamasi tanpa izin di pesisir Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang saat ini dalam penanganan Polda Jatim atas permintaan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

“karna dari BPN tidak mengakui tanahnya itu, ya jadi ini direklamasi diurug dari BPN minta diurug yaudah kita ikut ajah soalnya kan dari pertama kita ngurus itu tidak ada yang mengarahkan untuk izin reklamasi karna dasarnya sudah ada tanah tambak itu mas kan gitu”. ucap Rizal saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telfon.

Namun saat di konfirmasi lebih lanjut mengenai pesisir yang direklamasi tersebut awalnya masuk kawasan konservasi mangrove atau bukan Rizal mengaku tidak tau karna masih baru

“gak sampek situ saya mas saya kan baru masuk April ini” jawab Rizal

lanjut Rizal menegaskan dasar keberaniannya lakukan Reklamasi atas arahan BPN

“kami mengurug itu dasarnya tanah dan dasar arahan dari BPN” tambah Rizal

Lebih lanjut pihak GSM mengungkapkan bahwa pihaknya masih dalam proses mengurus Izin Reklamasi

“izin reklamasi saat ini sedang dalam proses di Kementrian perhubungan di pusat pak karna wilayah kami itu wilayah GSM itu masuk dalam DLKP nya tanjung Perak”

setelah melakukan Reklamasi tanpa izin pihak GSM menyatakan belum bisa melakukan aktivitas

“itu dihentikan karna sambil menunggu izinnya ada kan gitu, sementara masih berhenti dulu karna kan dari BPN minta ada izin Reklamasi jadi kita belum bisa ada aktivitas apapun untuk saat ini”ungkap Rizal.

Sementara Herman sebagai pihak BPN mengaku tidak tau

“Waduh saya malah tidak tau kl itu”ucapnya dalam pesan WhatsApp. Rabu 06 Oktober 2021.

Supyan Ketua Pergerakan peduli pelestarian Lingkungan Jawa Timur (P3L Jatim) secara terpisah mengaku kasian terhadap para pemain kapitalis yang seolah tidak paham Regulasi. Minggu, 03 Oktober 2021

“saya kasian kuatir para oknum yang bermain dalam Kapitalis kelas Global ini tidak paham Regulasi Perundang-undangan karna kalo orang yang paham tentu izin sebagai syarat administrasi diselesaikan dulu baru melakukan aktivitas, ini kasian sekali ketika sangsi administrasi dari Dirjen Perhubungan Laut berupa pemberhentian Reklamasi terbit barulah mereka ngurus izin, kalau sangsi pidana yang terbit gimana karna saya yakin kasus yang sedang ditangani Polda Jatim ini akan segera menghasilkan produk hukum terhadap pelaku yang kami duga sebagai kejahatan Lingkungan ini”ucap Supyan.

(Mas Ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed