oleh

Kepala Desa Boro Tutup Mata, tidak Tahu Menah Soal Anggaran PenjualanTanah Bengkok

TULUNGAGUNG, faamnews.com – Permasalahan tanah tidak hanya terjadi di lingkaran keluarga saja, akan tetapi permasalahan tanah juga terjadi di lingkungan masyarakat dengan melibatkan instansi pemerintahan.

Aset Desa salah satu contohnya, yang saat ini perlu dipertanyakan soal sewa menyewa, maupun jumlah harga yang di mana terjadi di Desa Boro Kecamatan Kedung Waru Kabupaten Tulungagung. Perbuatan ini diduga dilakukan oleh oknum Kades dengan melabrak aturan yang dibuat oleh dirinya ketika menjabat sebagai Kades. Tanah Bengkok seharusnya disewakan selama 5 Tahun dengan masa kerjanya. Namun pada kenyataannya di lapangan Kades Boro telah menyewakan tanah tersebut selama 20 Tahun dengan dalih sudah menjadi kesepakatan bersama dengan perangkat Desa, BPD dan Masyarakat setempat.

Luas Tanah Bengkok sekitar 5 hektar yang terletak di pinggir jalan raya Ngujang Karang Rejo disewakan untuk pembangunan Ruko, SPBU dan Waterbom selama 20 Tahun dengan uang muka penyewa per Ruko nya Rp 80 Juta rupiah, dan 5 Juta pertahunnya masa Kontrakan dari Ruko tersebut.
Sementara untuk Waterbom dan SPBU belum diketahui nilai sewanya berapa, namun hanya berdalih ini semua sudah menjadi kesepakatan bersama.

Di sisi lain proses pembangunan Ruko tidak ditenderkan melalui CV maupun PT yang bisa diketahui oleh pihak Bupati sendiri/Dinas terkait perijinan, jika dalam pembangunan Ruko tidak ditenderkan diduga ada indikasi tindak pidana korupsi dengan memperkaya sendiri/korupsi secara berjama’ah.

Menurut Saudara S selaku Kades Boro mengatakan saat di konfirmasi di kediaman nya mengatakan, kalau dirinya tidak mengurusi dana Anggaran sewa menyewa dari tanah bengkok tersebut, karena sudah ada penanggung jawab nya yakni kesepakatan bersama pihak Bumdes, BKD dan Masyarakat setempat yang mengelolah dana dari sewa ruko tersebut.

Dalam hal ini sangatlah tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 mengatakan jika menyangkut tanah bengkok yang bertanggung jawab atas sewa menyewa adalah Kepala Desa, dan saat pemberitaan ini di turunkan kami belum melakukan konfirmasi ke dinas perijinan Tulungagung, Camat Kedung Waru dan Bupati.

Reporter : Agus

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed