Menu
Mengungkap Fakta, Mengawal Aspirasi

Kejari Pasuruan Obok-Obok BPKPD, Diduga Terjadi Pemotongan Insentif Pegawai Hingga 10%

Total views : 751
  • Bagikan

PASURUAN, faamneews.com – Pemkab Pasuruan kembali menjadi sorotan di awal tahun 2024, setelah adanya dugaan ASN dilingkungan Pemkab Pasuruan yang diduga tidak netral jelang pemilu.

Terbaru, Pemkab Pasuruan kembali menjadi sorotan tajam dari NGO hingga masyarakat setelah adanya informasi bahwa Kejaksaan Negri (Kejari) Kabupaten Pasuruan obok-obok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan lantaran adanya dugaan pemotongan insentif pegawai yang mencapai 10%.

Informasi yang dihimpun awak media bahwasanya sejumlah pejabat dan staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan telah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) terkait adanya dugaan tersebut.

Dengan adanya informasi bahwasanya Korp Adyaksa yang telah melakukan pemanggilan/penyidikan terhadap adanya dugaan yang menyimpang tersebut juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat umum, pegiat sosial hingga NGO yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk bersih-bersih di lingkungan Pemkab Pasuruan.

Lebih lanjut, menurut informasi yang diterima awak media bahwasanya beberapa pejabat dan staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dipanggil Kejari guna mendalami adanya informasi dugaan pemotongan dana insentif pegawai di BPKPD Kabupaten Pasuruan yang mencapai 10%.

Menanggapi adanya informasi tersebut, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUS@KA) Lujeng Sudarto pada awak media meminta Kejari Bangil untuk melakukan tindakan pro justicia jika memang ada tindakan pemotongan intensif pegawai di internal BPKPD.

“Pro justicia ini akan mengembalikan kepercayaan pubilk terhadap lembaga birokrasi tersebut,” papar Lujeng.

Lujeng juga menambahkan bahwa dirinya percaya Kejari Kabupaten Pasuruan akan tegak lurus dalam melakukan penanganan dugaan pemotongan intensif pegawai ini.

“Siapapun yang terlibat, siapapun yang menggunakan dan memakan uang hasil pemotongan intensif pegawai itu harus bertanggung jawab, Kejaksaan harus usut kasus ini sampai tuntas,” lanjut Lujeng Sudarto.

Sementara itu, Kasipidsus Kejari Kabupaten Pasuruan Dimas saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi WhatsApp terkait adanya informasi tersebut tidak menjawab meski pesan nampak sudah terbaca.(por/red)

banner 325x300
Penulis: Por/red
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.