oleh

Kebakaran Jenggot, Kepsek SDN Watukosek Sewa Pengacara Hadapi Somasi GP3H

PASURUAN, faamnews.com-Lucu dan menggelitik apa yang dilakukan Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Watukosek Nuryani dalam menyikapi Somasi yang dilampirkan LSM GP3H terkait adanya dugaan (pungli berjamaah) jual beli buku LKS di sekolahan yang ia pimpin.

Keputusan Nuryani selaku Kepsek di SDN Watukosek menunjuk salah satu pengacara untuk menanggapi somasi tersebut seakan blunder dengan apa yang dilakukannya.

Nuryani diduga Kebakaran jenggot dan membuat keputusan yang blunder karena telah menunjuk pengacara dalam persoalan dugaan jual beli LKS di SDN Watukosek yang dibawah naungan lembaga Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Keputusan Nuryani dalam menunjuk salah satu pengacara sendiri dinilai “Sak Enak Dengkule” tanpa menunggu perintah atau koordinasi dengan pimpinan lembaga yang menaunginya.

Nuryani dinilai ketua GP3H Anjar Supriyanto, SH. tidak punya akal, PENGKOH, serta tidak punya pendidikan dasar kretiria pemimpin yang bijak dan tidak patuh terhadap pimpinan yang lebih tinggi dengan membuat keputusan tanpa adanya koordinasi sekaligus ijin dari kepala dinas terkait.

“Somasi saya tujukan kepada kepsek SDN Watukosek, kok ujuk-ujuk yang balas somasi tersebut ternyata pengacara,” ujar Anjar.

“Tentu hal ini lucu, dia (Nuryani) punya pimpinan yang lebih tinggi yakni Kabid atau Kadis di Dinas Pendidikan, karena somasi tersebut saya tujukan ke sebuah instansi/lembaga,” lanjut Anjar.

Kepsek SDN Watukosek Nuryani saat dikonfirmasi terkait penunjukan pengacara yang dilakukannya untuk menanggapi surat somasi tersebut hingga saat ini enggan menjawab, dan bahkan terkesan menghindar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si. saat dikonfirmasi pada Hari Selasa (07/09/21) terkait langkah yang diambil oleh Kepsek SDN Watukosek Nuryani tampak shok dan tak Habis pikir dengan apa dilakukannya.

“Semua ada mekanisme dan aturannya, terkait ditunjuknya pengacara untuk balas somasi dari LSM GP3H ke SDN Watukosek tidak ada informasi apapun dan saya tidak mengetahuinya,” ujar Ninuk.

“Semua urusan yang terkait pendidikan itu harus diselesaikan dengan bijak dengan mengedepankan mediasi untuk mencari solusi, Dinas Pendidikan juga tidak pernah memberikan rekomendasi terkait penunjukan pengacara tersebut,” pungkas Kadis Pendidikan Kabupaten Pasuruan Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si. (por).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed