oleh

KASUS Penyelewengan Dana BPNT Di Kab. SAMPANG, Diduga Melempem Dalam penyikapan  

-Hukum-504 views

SAMPANG. faamnews.com | Warga Desa Kara kecamatan Torjung’kabupaten Sampang, yang di ketahui bernama Hamid (Gus Hamid ) di dampingi oleh kuasa hukumnya Moch Yahya,SH mendatangi Polres Sampang. Senin (15/03/2021) untuk menindak lanjuti  perkembanganya terkait kasus dugaan penyimpangan bantuan dana BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang terjadi berturut-turut selama 3 (tiga) bulan yang terhitung sejak dari bulan 3 hingga bulan 5 tahun 2020 yang di ketahui secara berturut-turut tidak keluar

Kasus yang sekian lama ini perna di ajukan laporan ke pihak kepolisian Polda Jatim hingga di limpahkan ke polres Sampang dan dilimpahkan kedinas Inspektorat Sampang pada tanggal 28 Desember 2020

Diduga bantuan tersebut tidak tersalurkan ke masyarakat, bahkan Hamid yang biasa di panggil Gus Hamid juga merupakan sebagai penerima dana bantuan BPNT, namun Hamid tidak pernah mendapatkan bentuk bantuan tersebut

Dan anehnya lagi sebagai penyalur bantuan dana BPNT yang bertanggung jawab diketahui bernama Markuwi  yang merupakan seorang bapak dari kepala Desa setempat ikut berperan andil sebagai penyalur dan penanggung jawab atau yang di kenal sebagai ketua E-Warung .

Rasa kekecewaan yang dialami oleh Hamid mengenai bantuan dana BPNT yang terbentuk sebagai bantuan manfaat ketika melaporkan ke pihak polres Sampang yang diduga telah mengulur waktu terkait proses kasus yang dilakukan oleh seorang dari orang tua kepala Desa Kara di kabupaten Sampang, bahkan kasus ini dilimpahkan ke inspektorat kabupaten Sampang dan pihak penyidik kepolisian polres Sampang menunggu dari hasil inspektorat yang hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Inspektorat.

Menurut penjelasan dari Hamid “bahwa  Markuwi selaku orang tua dari kepala Desa setempat yang telah melakukan  sebagai penyalur dan penanggung jawab hal ini seharusnya dilakukan oleh kepala Desa Kara yang mempunyai wewenang dan itu perlu di laporkan ke inspektorat dan Tripikor POLDA JATIM, karena sebagai pemerintah Desa, kalau bukan sebagai jajaran pemerintah berarti inspektorat tidak mempunyai hak dalam penanganan ini dan ini sudah jelas hak rana kepolisian. Tuturnya pada awak media.

Dalam lambannya kasus ini kuasa hukum Ghus Hamid mencoba mendatangi Dinas Inspektorat Kab. Sampang yang terletak di jalan Raya Rajawali senin (22/03/2021)

Ketika kuasa hukum korban mencoba mengkonfirmasi melalui via telpon whatsapp mengenai kelanjutan laporan dugaan penyelewengan dana BPNT kepihak Inspektorat bagian Irban bidang Investigasi diketahui bernama Camilia M.Psi

Kamilia menjelaskan, ” kami masih menunggu surat printah(Sprint) dari Bupati Sampang,  Tuturnya.

Kuasa hukum dari korban kasus BPNT Desa Karah Sampang berharap kepada bupati agar bisa memberikan rekomendasi atau perintah kepada pihak inspektorat  agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal.

Reporter (tim investigasi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed