oleh

JIlID 3, Oknum Kepsek SMK 2 Tulungagung diDuga Melakukan Penyuapan ke wartawan untuk amankan Pembangunan kandang Ilegal, “

Telungagung Faamnews.com 15/1/2021 ll untuk menutupi ke bobrokan Usaha kandang ayam Terbesar oknum kepala sekolah kejuruan ( SMK ) ll Boyolangu Telungagung diduga menyuap Uang kepada wartawan,

Mendengar informasi tersebut, sejumlah awak media mencoba menggali informasi lebih dalam, Salah satunya meminta keterangan dan klarifikasi kepada zmrj oknum Kepala Sekolah tersebut

Ditemui di kantornya, Kepala sekolah SMK 02 berinisial ZMRJ kepada awak media mengaku bahwa dirinya sudah mengantongi ijin resmi dan lengkap

“Kita kalau ijin usaha sudah ada, nomor usaha mikro sudah ada, ijin lingkungan sudah ada, ijin masyarakat sudah ada 4 bulan yang lalu, sekarang ijin Amdal masih dalam proses,” Kilahnya, Senin, (04/01/2021)

Namun, setelah awak media memintanya untuk menunjukkan surat ijin yang dimaksud, ZMRJ tidak bisa menunjukkan

“Wah, tidak bisa diselesaikan sekarang, ini kan kantor, masalah ijin nanti bisa lewat WA, karna ijin usaha itu ada dirumah.” Kata dia

Menindaklanjuti soal perijinan dan legalitas pembangunan kandang tersebut, Awak media meminta ZMRJ untuk di tunjukkan melalui line Whats Ap

Namun, lagi- lagi Zamroji tidak menggubris dan memilih diam serta mengabaikan konfirmasi wartawan

Keberadaan kandang ayam tersebut mengancam pada keberlangsungan ekosistem sungai dan berdampak pada pencemaran lingkungan, Diketahui, titik lokasi pembangunan kandang ayam berada dibibir sungai

Hal ini membuat aktivis dan pemerhati Lingkungan Hidup Jawa Timur Abdul Basid angkat bicara, menurutnya, kelengkapan ijin seperti yang di akui oknum Kepala Sekolah tersebut patut dipertanyakan

“Jika benar lokasi kandang ayam tersebut dekat dengan sungai atau pemukiman, sementara oknum kepsek tersebut mengaku ber ijin lengkap, maka Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung harus mengevaluasi kinerja Dinas Perijinan,” Ujarnya

“Kami akan turun kesana untuk memastikan lokasi tersebut, dan jika benar ada ancaman keberlangsungan ekosistem dan berpotensi pada pencemaran lingkungan maka kami akan laporkan ini pada pihak berwajib,” Tegasnya

“Dan jika terjadi pencemaran lingkungan dan merugikan secara inmateriil maka jelas nanti masuk ranah Pidana sebagaimana dalam Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH dengan ancaman hukuman maksimal Tiga Tahun penjara atau denda sebanyak 3 Milyar Rupiah,” Imbuhnya

“Nanti setelah semuanya sudah ready kami akan langsung melaporkan ini semua, lihat saja nanti,” Kata dia,

Awak media berusaha menghubungi lewat seluler dinas PJT kediri bapak lukman mengatakan.bahwah saya tidak memberi ijin banggunan kandang ayam tersebut di bibir sungai berantas tersebut llegal alias liar..kami pernah memberi surat teguran tapi tidak di indahkan kami akan melaku kan, Pembokaran secepat mungkin,” kata dia

Dikabarkan, Oknum Kepala Sekolah tersebut di backing oleh oknum media, bahkan di duga ada indikasi unsur penyuapan kepada oknum media,

Nominal yang beredar, kepsek menyuap dengan uang dua belas juta kepada oknum wartawan berinisial BD, DN dan ynt.

Menanggapi dugaan tersebut, salah seorang pakar hukum asal Surabaya Moh Taufik S.H., M.H, mengatakan

“Jika itu benar oknum kepala sekolah tersebut memberi uang pengondisian kepada siapa pun atau pihak terkait bisa di kenakan sanksi pidana, Pasal 209 ayat (1), (KUHP) tentang Suap menyuap, dan pelakunya Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”,dan kami akan memberi surat pengaduan Ke polda jatim terkait dugaan penyuapan, dan saya melayangkan surat teguran somasi ke dinas BBWS Pusat surabaya untuk menindak lanjuti terkait bangguna kandang ayam terbesar untuk segera di bongkar secepat mungkin, ujar nya,

Disisi lain Ketua komisi D DPRD kab Telungagung Ali munip menegaskan tidak diperbolehkan jika kandang ayam tersebut dibangun permanen digisik kali berantas.dan hal tersebut adalah wewenang BBWS Surabaya dan PjT Kediri dan Tulungagung, pungkas munip.

Seharusnya oknum kepsek SMKN 2 zmrz.sebagi sosok panutan dari pada murid dan pegawai SMKN tidak melakukan hal hal tersebut dan sangat tdak Patut dicontoh oleh murid-muridnya dan guru-guru yang lain hal ini tentu sangat mencoreng dunia pendidikan kab Tulungagung khususnya dinas pendidikan, Beber Taufik

“Dan di tambah jika terjadi pencemaran lingkungan dan merugikan secara inmateriil maka jelas nanti masuk ranah Pidana sebagaimana dalam Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH dengan ancaman hukuman maksimal Tiga Tahun penjara atau denda sebanyak 3 Milyar Rupiah”, Tutup

( TIM )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed