PASURUAN, faamnews.com- Semoga Husnul Khotimah…semoga Husnul khotimah, kata-kata yang sering disampaikan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf setiap ada kegiatan di akhir masa jabatannya.
Penyampaian kata-kata Husnul khotimah yang sering disampaikan oleh Bupati Irsyad Yusuf atau yang sering di panggil Gus Irsyad sendiri bertujuan diakhir masa jabatannya berakhir dengan baik atau dalam agama islam meninggal dengan keadaan baik.
Akan tetapi hal tersebut tampaknya tidak berjalan dengan lancar, baik serta bijak, lantaran setiap kebijakan yang diambil di akhir masa jabatannya menimbulkan pro dan kontra bagi para aktivis dan NGO di Kabupaten Pasuruan.
Seperti diketahui bahwasanya Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dijadwalkan akan melakukan mutasi atau bongkar pasang posisi eselon II setara kepala Dinas di lingkungan Pemkab Pasuruan menjelang purna tugasnya menjadi isu dan perbincangan hangat beberapa hari terakhir.
Masa jabatan Gus Irsyad sendiri diketahui akan berakhir 24 September 2023, informasi yang dihimpun awak media bahwa akhir pekan nanti Gus Irsyad akan melakukan mutasi pejabat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pasuruan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur PUS@KA Lujeng Sudarto mengkritisi kebijakan tersebut kalau memang akan dilakukan oleh Bupati Irsyad.
“Bupati akan memasuki purna tugas. Artinya, sekalipun ada mutasi atau rotasi jabatan di level kepala dinas, Bupati tidak akan memanfaatkan komposisi kepala dinas yang baru saja dimutasi,” papar Lujeng.
“Mutasi ini terkesan dipaksakan dan terkesan politis, apa kepentingan Bupati melakukan mutasi atau reposisi jabatan di level kepala dinas.”
Lujeng juga menyampaikan ini bukan persoalan boleh atau tidak boleh secara aturan. Tapi, ini permasalahan etika saja dan apa urgensinya Bupati melalukan mutasi ini, “Jangan sampai dasar mutasi ini karena faktor like and dislike.”
“Reposisi atau mutasi itu untuk mempermudah kerja – kerja Bupati dalam memimpin Pasuruan. Tapi Bupati akan purna tugas, terus apa manfaatnya mutasi kepala dinas, toh mau pensiun juga,” imbuh Lujeng.
“Ini kan kesannya ‘show of force’ atau pamer kekuasaan Bupati saja. Dan saya kira Bupati juga mengidap post power syndrome di akhir – akhir masa kekuasaannya.”
“Seharusnya mutasi pejabat itu berdasarkan kinerjanya yang buruk atau kurang baik, sehingga pejabat itu yang layak dimutasi. Bukan pejabat yang justru memiliki kinerja baik dan komitmen kerja itu dimutasi,” pungkas Direktur PUS@KA Lujeng Sudarto. (por/team/red)
