Tulungagung,-FaamNews.com
Komisi A DPRD Tulungagung melakukan hearing dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung,-Trenggalek Sindhu Widyabadra, MKKS SMAN dan MKKS SMKN se Kabupaten Tulungagung di ruang aspirasi DPRD Tulungagung, Senin (12/8/24).
Hearing yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA di Tulungagung yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kendala dan menimbukan polemik.
Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan menyatakan selama ini belum ada koordinasi antara Cabdin Pendidikan Wilayah Tulungagung,-Trenggalek dengan DPRD Tulungagung padahal warga wilayah Tulungagung merupakan yang kami wakili utamanya untuk bidang pendidikan.
Dalam hearing itu Gunawan juga sempat menanyakan jumlah lulusan SMP di Kabupaten Tulungagung, namun pihak Cabdin dan Kepala SMK maupun SMA tidak mengetahuinya. Bahkan sempat juga diusulkan alternatif untuk meninggalkan sistem zonasi dan kembali ke sistem tes sebagai mekanisme seleksi yang lebih adil.
“Kami tidak pernah disenggol, jangan sampai polemik bertambah panjang. Masalah zonasi, kalau memang tidak sesuai berapa lulusannya, yang diambil berapa, jangan pakai zonasi, tes saja,” ujar Gunawan.
Untuknya, ke depan jangan sampai terjadi lagi kekisruhan saat proses PPDB tingkat SMA. Ia menyebut kearifan lokal bisa digunakan saat proses PPDB sehingga tidak sampai timbul masalah seperti tempo hari.
Meskipun untuk SMA dan SMK adalah dibawah naungan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, tapi lembaga sekolah berada di wilayah kabupaten Tulungagung. Sehingga ketika ada permasalahan disebuah sekolah, maka yang merasakan dampaknya adalah masyarakat Tulungagung.
“Status memang dibawah provinsi, tapi ketika timbul kekisruhan maka itu menjadi urusan pemerintah daerah untuk menjaga kondusifitas wilayahnya,” katanya.
Dari carut marutnya PPDB di Tulungagung, DPRD Tulungagung bakal membawa permasalahan itu ke DPRD Jatim, sehingga evaluasi juga bisa juga dilakukan oleh DPRD tingkat provinsi agar semua clear dan masyarakat tidak bergejolak.
“Kami juga punya perwakilan di DPRD Jatim. Nantinya anggota fraksi lain akan melakukan lobi ke anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap jalannya PPDB di Kabupaten Tulungagung,” tegasnya.(iw)
