oleh

GP3H Somasi SDN Watukosek Terkait Dugaan “Pungli Berjamaah” Jual Beli LKS

PASURUAN, faamnews.com-Dugaan adanya jual beli Lembar Kerja Siswa ( LKS ) di SDN Watukosek Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang di sorot oleh LSM GP3H memasuki babak baru dengan memberikan somasi kepada Kepala Sekolah SDN tersebut.

Somasi yang dilampirkan kepada Kepsek SDN Watukosek sendiri dilakukan guna mempertegas tupoksi mereka sebagai kontrol sosial sekaligus bagian dari keterbukaan info publik terkait adanya dugaan “pungli berjamaah” yang dilakukan oleh SDN Watukosek perihal dugaan jual beli buku LKS.

Diketahui, dalam somasi tersebut GP3H mempertanyakan kebijakan serta beberapa hal yang dinilai melanggar aturan yang sudah dibuat pemerintah karena tidak sesuai dengan cita-cita bangsa.

Somasi LSM GP3H yang dipimpin oleh Anjar Supriyanto, SH. diketahui mempertayakan beberapa hal antara lain ;

1. Bahwa, Penggunaan LKS sebagai Bahan Ajar, yang dibuktikan dengan perintah oleh Guru
pendidik untuk menggunakan LKS dan mengerjakan tugas dalam LKS;
2. Bahwa, Jual beli LKS yang melalui Paguyuban Wali Murid;
3. Tenaga Pendidik melakukan kegiatan diluar tupoksi sebagaimana permendikbud Nomor 15
Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas
Sekolah.
Pelanggaran :
Bahwa SDN Watukosek telah melakukan bentuk pelanggaran sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan Pasal 181 huruf (a) menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar,
pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016
Tentang Komite Sekolah Pasal 12, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif
dilarang:Huruf (a) menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian
seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;

Diketahui pula dalam isi somasi yang dilampirkan oleh LSM GP3H juga memberikan himbauan serta anjuran kepada Kepala SDN Watukosek sesuai tupoksinya agar menjadikan pendidikan di Kabupaten pasuruan menjadi lebih baik yang berbunyi ;

1. Mengingat penggunaan LKS digunakan sebagai bahan ajar, maka untuk segera tidak
digunakan dan tidak melakukan jual beli LKS;
2. Membubarkan Paguyuban Wali Murid, sebab sudah ada Komite Sekolah;
3. Menekankan guru/tenaga pendidik untuk mengacu pada tupoksi guru yaitu berpedoman pada
RPP yang telah dibuat;
4. Bahwa, guna kepentingan pengawasan penggunaan keuangan Negara (Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan), oleh masyarakat dan lembaga masyarakat bersama ini kami
membutuhkan informasi penggunaan Dana BOS dari tahun 2019, tahun 2020 dan tahun
2021.

Kepsek SDN Watukosek Nuryani sendiri dari berita sebelumnya hingga saat ini tidak memberikan Konfirmasi/klarifikasi apapun meski beberapa kali sudah di hubungi dan terkesan menghindar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si. saat di konfirmasi via WhatsApp menyampaikan masih repot dengan kegiatan di luar.

“Masih ada kegiatan di luar, dan mohon maaf belum selesai kegiatannya,” singkat Ninuk. (por)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed