oleh

GAWAT…! Diduga Potong Bantuan Dana UMKM, H.S Terancam Dipolisikan

SUMENEP, faamnews.com – Oknum anggota Kelompok Tani berinisial H.S di Dusun Moralas, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, terancam di polisikan lantaran di duga telah melakukan tindakan melawan hukum, Senin, (21/12/2020)

H.S diduga telah melakukan pemotongan Dana Bantuan untuk masyarakat berupa Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dana yang diterima masyarakat yang seharusnya utuh sebesar Rp. 2.400.000.00,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) justru di potong sebesar 1.350.000.00,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Menurut salah seorang warga yang enggan namanya dimediakan mengaku, semula dana bantuan yang dia terima utuh Dua Juta Empat Ratus Ribu, karena langsung ditransfer ke nomor rekening BRI miliknya.

Namun uang yang sudah diterimanya diminta untuk dikumpulkan, Kemudian dirinya hanya menerima Rp 1 Juta Rupiah saja

“Saya terkejut karena hanya menerima Rp 1 juta, dan katanya uang itu buat orang yang mengurus berkasnya. Dan kami meminta bagaimana uang itu utuh hak kami dan saya keberatan karena cukup besar yang dipotong,” Beber ibu beranak tiga ini.

Terpisah, Sekdes Desa setempat Suaidi mengaku tidak tahu menahu perihal tersebut

Bahkan, pihaknya sangat menyayangkan tindakan H.S tersebut

“Saya tidak tahu soal itu mas, kami tegaskan, persoalan ini tidak ada kaitannya dengan perangkat desa,” Tegas Suaidi

Menyikapi persoalan tersebut, pemuda setempat mengecam keras terhadap tindakan oknum tersebut

Bahkan, jika tidak ada itikad baik dari terduga H.S pihaknya tidak segan-segan akan melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian

“Ini sudah keterlaluan, sampai sekarang kami masih tetap menunggu itikad baik H.S, dan jika tidak mau mengembalikan hak nya masyarakat, maka jelas kami akan menempuh jalur hukum,” Kata Iklal saat di wawancarai sejumlah wartawan

Lebih lanjut Aktivis dan pemerhati sosial ini mengatakan, bahwa tindakan yang dilakukan H.S sudah memenuhi kriteria tindak pidana korupsi

“Jelas ini merupakan tindakan melawan hukum, kita tahu apapun yang merugikan anggaran negara itu termasuk pidana sebagaimana tertuang pada Perpres no 54 Tahun 2010 Pasal 6, serta UU No 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas
UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jelasnya.

“Kita akan melihat sampai dimana upaya itikad baik H.S ini, jika tetap beralasan bahwa apa yang dia lakukan merupakan hasil kesepakatan, maka jelas kami tetap laporkan ke Polisi karena itu sudah jelas dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dan ini tergolong memperkaya diri atau kelompok tertentu,” Tegasnya

Tidak main main, Iklal yang merupakan pegiat anti korupsi sudah mengantongi sejumlah bukti kongkrit terkait persoalan di wilayahnya itu.

“Siapa saja yang terlibat dalam persekongkolan jahat ini nanti akan berhadapan dengan hukum, Semua data dan bukti sudah lengkap dan kami kantongi, tinggal laporan saja selesai, kita lihat saja nanti” Ungkap Iklal di hadapan awak media sembari menunjukkan berkas yang terbungkus amplop coklat tersebut.

Sementara H.S saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa uang tersebut di upayakan segera dikembalikan

“Akan di upayakan balik,karna besaran itu ada di calo mas,” Kata H.S, kepada Faamnews.com Selasa, (22/12/2020)

Seperti diketahui, tindakan pemotongan bantuan sosial yang di duga dilakukan H.S apapun alasannya tetaplah sebuah pelanggaran secara hukum sebagaimana termaktub dalam Perpres no 54 Tahun 2010 Pasal 6, tentang uang negara, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 1000.000.000.00′- (Satu Milyar Rupiah). (Bsd/Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed