NGANJUK,Faamnews.com – Kondisi memprihatinkan yang terjadi di objek wisata Air Terjun Roro Kuning akhirnya mendapat pengakuan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Nganjuk. Setelah ramai menjadi sorotan publik akibat banyaknya fasilitas yang rusak, pemerintah daerah kini mengakui bahwa wisata milik pemda memang mulai tertinggal dibanding destinasi yang dikelola pihak swasta.
Kepala Disporabudpar Nganjuk, Gunawan Widagdo, tidak membantah berbagai kritik yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, jika dibandingkan dengan wisata swasta, pengelolaan wisata daerah saat ini memang belum mampu bergerak secepat yang diharapkan.
“Kalau bicara objektif, memang harus diakui wisata swasta lebih unggul dalam pengelolaan dan inovasi. Salah satu contohnya Jolotundo Edupark,” ujar Gunawan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/6).
Pernyataan tersebut seolah menegaskan apa yang selama ini menjadi keluhan pengunjung. Di saat sejumlah destinasi wisata swasta terus berbenah dengan wahana baru, fasilitas yang lebih modern, dan promosi yang agresif, Roro Kuning justru menghadapi persoalan klasik. Mulai fasilitas yang rusak, minim pembaruan, hingga menurunnya daya tarik kawasan wisata yang dahulu menjadi salah satu ikon Kabupaten Nganjuk.
Gunawan menjelaskan, pengelolaan wisata pemerintah memiliki banyak keterbatasan. Berbeda dengan swasta yang dapat bergerak cepat melakukan investasi maupun pemeliharaan, pemerintah harus menyesuaikan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang panjang.
“Perbaikan dan pengembangan tidak bisa langsung dilakukan karena harus melalui proses perencanaan dan penganggaran. Itu yang sering menjadi kendala,”ucapnya
Meski demikian, alasan keterbatasan anggaran dinilai bukan satu-satunya persoalan. Sebab kerusakan fasilitas di Roro Kuning bukan terjadi dalam hitungan hari atau bulan. Kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berulang kali dikeluhkan pengunjung maupun masyarakat sekitar.
Kini publik menunggu langkah nyata pemerintah daerah. Sebab yang dibutuhkan bukan hanya pengakuan bahwa wisata daerah kalah bersaing, tetapi bagaimana ketertinggalan itu bisa segera dikejar.
Menanggapi hal tersebut, Disporabudpar mengaku akan membawa persoalan Roro Kuning ke pembahasan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk. Dinas berencana memaparkan kondisi riil di lapangan sekaligus mengajukan dukungan anggaran untuk revitalisasi kawasan wisata tersebut.
“Kami akan menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada Komisi IV DPRD. Harapannya ada dukungan anggaran sehingga perbaikan bisa segera dilakukan,” tegas Gunawan.
Revitalisasi yang direncanakan mencakup perbaikan infrastruktur yang rusak, penataan kawasan wisata, hingga peningkatan fasilitas penunjang bagi pengunjung. Namun sampai saat ini masyarakat masih menunggu realisasi dari rencana tersebut.
Sebab tanpa pembenahan yang serius, Roro Kuning berpotensi semakin tertinggal. Di tengah persaingan industri wisata yang semakin ketat, destinasi milik pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga kemampuan menghadirkan pelayanan, fasilitas, dan inovasi yang mampu membuat wisatawan datang kembali.(Andri/Red)
