oleh

DPP Larm-Gak Dan DPP Hippma Mengajak Seluruh Masyarakat Untuk Mengawasi Penggunan Anggaran Pendidikan Tahun 2021 Nasional

SURABAYA, faam news com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) Bersama Himpunan Putra Putri Madura (HIPPMA) Mengajak Kepada Seluruh Masyarakat Untuk Ikut Mengawasi

Anggaran Pendidikan pada Tahun Anggaran (TA) 2021 di karenakan mengalami peningkatan sebanyak 5 kali lipat dari TA 2020, (4/8/2021).

Bung Baihaki Akbar, S.E., S.H. Sekjen LARM-GAK yang sekaligus sebagai Sekjen HIPPMA, menyampaikan berdasarkan hasil rapat kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi X DPR RI telah ditetapkan alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN atau sekitar Rp. 550 triliun.

Kemendikbud sendiri mendapat anggaran Rp. 81,5 triliun atau 14,8 % dari anggaran pendidikan tersebut. Hal ini disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim dalam acara Forum Merdeka Barat.

Menurut Mendikbud, dana yang diterima Kementeriannya akan dialokasikan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) ke setiap daerah.

Bahwa jumlah tersebut akan diperuntukkan bagi program PAUD dan wajib belajar 12 tahun sebesar Rp. 11,8 triliun, pemajuan pelestarian bahasa dan kebudayaan Rp. 1,08 triliun, kualitas pengajaran dan pembelajaran Rp. 12,2 triliun, pendidikan tinggi Rp. 28,2 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi Rp. 4,6 triliun serta dukungan manajemen Rp. 23,4 triliun

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa kenaikan anggaran pendidikan tersebut untuk mendukung bidang pendidikan di masa pandemi Covid 19 dan difokuskan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), kemampuan adaptasi teknologi serta peningkatan produktivitas.

Menurut Sri Mulyani, Sumber Daya Manusia merupakan aset paling berharga dan paling penting bagi suatu negara. Kemajuan suatu bangsa akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM, dan Kemendikbud memiliki peranan sentral serta tanggung jawab dalam peningkatan SDM tersebut.

Bung Mulyadi, S.H., M.H. Ketua Umum HIPPMA juga menyampaikan peningkatan alokasi anggaran bidang pendidikan pada TA 2021 ini tentunya perlu disyukuri dan disambut gembira seluruh elemen dan stockholder dunia pendidikan, apalagi di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir di negeri ini.

Kebijakan Pemerintah tersebut juga perlu adanya pengawasan yang ketat dan terkoordinasi di antara para pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum. Sehingga diharapkan tingkat kebocoran anggaran tersebut bisa diminimalisir.

Dinas pendidikan beserta jajarannya memiliki peranan penting dalam pengawasan dan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam penggunaan dana pendidikan. Sehingga penyerapan dan pengalokasian dana tersebut tepat sasaran serta sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam UU dan Permendikbud.

Bung Moh Taufik MD, S.I.Kom., S.H., M.H. Ketua Umum LARM-GAK Juga menyampaikan Transparasi, efesiensi dan akuntabelitas dalam penggunaan dana anggaran pendidikan, adalah hal penting dan wajib dilakukan oleh setiap satuan pendidikan.

Namun kebijakan pemerintah tersebut juga perlu adanya pengawasan yang ketat dan terkoordinasi diantara para pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum. Sehingga diharapkan tingkat kebocoran anggaran tersebut bisa diminimalisir.

Dinas pendidikan beserta jajarannya memiliki peranan penting dalam pengawasan dan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam penggunaan dana pendidikan.

Sehingga penyerapan dan pengalokasian dana tersebut tepat sasaran serta sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam UU dan Permendikbud.

Transparansi, efesiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana anggaran pendidikan, adalah hal penting dan wajib dilakukan oleh setiap satuan pendidikan.  (Dedy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed