oleh

Dinilai Tidak Adil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ( P2KD ) Dibanjiri Kecaman Warga

SURABAYA , fammnews.com -Penetapan Bakal Calon Kepala Desa ( BACAKADES ) serta pengambilan nomer urut Calon Kepala Desa dan Deklaradi Damai nampak menuai banyak protes dari banyak masyarakat Desa Patengteng Kecamatan Modung Bangkalan Madura Surabaya 12/04/2021

Menurut pantauan media faamnews.com hal ini terjadi lantaran calon yang mereka harapkan yakni : SUROTO tidak lolos untuk maju sebagai Calon Kepala Desa patengteng dengan alasan yang diduga kuat dimanipulasi oleh oknum P2KD

Mendengar hal ini masyarakat patengteng langsung mengadakan rapat internal untuk mengusut adanya dugaan pelanggaran permainan data dan administrasi yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ( P2KD ) Patengteng dan membawa ke jalur hukum

Pasalnya berdasarkan keterangan salah seorang Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang tidak ingin disebut namanya, penyelenggaraan rapat persiapan penetapan BACAKADES yang digelar oleh ketua P2KD sering mendadak dan terkesan tertutup sehingga tidak jarang anggota BPD yang lain ketinggalan informasi bahkan sering kedapatan diberi informasi oleh orang lain yang tidak berwenang

” sering dadakan mas bahkan saya sering dapat informasi dari orang luar yang tdak punya wewenang di perangkat desa ” tuturnya

Suroto , menambahkan semestinya apabila Bacakades lebih dari 5 orang, maka harus melalui tahap pelaksanaan seleksi tambahan (penilaian unsur pendidikan, pengalaman pemerintahan dan usia serta uji kompetensi) yang sangat transaran dan dilakukan oleh pihak yang berwenang

Masih dalam Suroto , sebelum memasuki sistem skoring, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2Kd) melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan verifikasi keabsahan administrasi terhadap masing-masing Bacakades.

Setelah dilakukan penelitian administrasi, dan masih tetap lebih dari lima Bacakades. Maka akan dilanjutkan sistem skoring dan uji kompetensi akan berlaku bagi setiap Bacakades.

“Nanti skoring tetap akan dilakukan panitia desa, sedangkan uji kompetensi akan dilakukan oleh pihak ketiga atau akademisi,” jelasnya.

“Setelah uji kompetensi dilalui, maka ditetapkan maksimal 5 calon Kades sesuai Perbup,” imbuhnya. (Zain)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed