oleh

Diduga Pernikahan Siri, Oknum Polisi Berbuntut Panjang

SURABAYA, faamnews. com – Oknum polisi bertugas di SPKT Polres Bangkalan berinisial Aipda NE dilaporkan istrinya  warga Madura , Kecamatan Bangkalan, ke Bidang Propam Polda Jatim. didampingi Team kuasa hukum LBH Bulan Bintang, YBH BATARA, Puskominfo Indonesia, Senin (27/09/2021)

Diduga oknum polisi berpangkat Aipda ini, telah melakukan pelanggaran hukum seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Penelantaran Anak dan Istri dan Nikah lagi tanpa seijin/sepengetahuan istri serta anak-anaknya.

Dijelaskan Irhiena wanita beranak tiga ini, peristiwa KDRT Serta penelantaran anak-anak dimulai tahun 2003 dan mirisnya tahun 2019 sempat diancam lehernya pakai pisau besar, jelasnya

“Saya sudah pernah laporkan kasus KDRT di Polres Bangkalan pada tahun 2003 Akan tetapi laporan saya tidak pernah di tindak lanjuti,” Ujar Irhiena, saat diwawancarai awak media di halaman Propam Mapolda Jatim

Sejak tahun 2003 sampai sekarang Irhiena tidak pernah diberikan biaya hidup oleh suaminya, pada dirinya dan anaknya.

“Saya mendapat informasi bahwa NE telah menikah dengan wanita lain, Jum’at (17/09/2021) Parahnya lagi, penghulu yang mengundang dari NE, bukan dari pihak keluarga wanita” ujarnya Irhiena.

“Irhiena berharap, pimpinan kepolisian dapat menindak lanjuti laporan saya dan NE mendapat hukuman sesuai perbuatannya,” tuturnya.

Kasubbid Provos Bidpropam Polda Jatim AKBP Sudamiran mengatakan, banyak pula anggota polisi yang kurang memahami situasi demikian.

Untuk menghadapi terjadinya prilaku-prilaku anggota yang tidak mencerminkan tugasnya sebagai pengayom, pelindung dan pembimbing masyarakat.

Polri telah mengeluarkan berbagai aturan, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya.

“Bagaimana mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, larangan-larangan apa saja, serta perbuatan yang harus dihindari sebagai pribadi dalam kehidupan masyarakat, bernegara”.

“Untuk itu perlu dilakukan upaya penegakkan etika profesi. Upaya yang harus ditekan adalah, memberikan sangsi hukum disiplin dan kode etik, setiap pelanggar anggota polri dan PNS polri”.

“Dengan penegakkan hukum yang tegas, diharapkan dapat menimbulkan efek jerah, sehingga anggota polri tidak akan melakukan pelanggaran,” pungkasnya Sudamiran (Herlin )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed