oleh

Aksi Demo di IAIN Madura Diwarnai Aksi Bakar- Bakar, Kini Berbuntut Panjang, Begini Respon Nur Faisal

Nur Faisal, M.H,:”Ketua Dema, Korlap dan Inisiator Harus dimintai Pertanggungjawaban Terlebih Dahulu didepan hukum,”


PAMEKASAN, faamnews.com Baru baru ini beredar kabar bahwa salah satu mahasiswa yang terlibat dalam aksi pembakaran saat Aksi unjuk rasa di kampus IAIN Madura sedang dalam pemburuan polisi, Senin, (02/08/2021)

Namun, kabar itu masih bias dan tidak jelas adanya. Namun atas aksi tersebut mantan Ketua HMJ Tarbiyah IAIN Madura 2001-2002 Nur Faisal M.H meminta kepada Kapolres Pamekasan dan Kasatreskrim Polres Pamekasan beserta jajaran untuk secepatnya melakukan langkah-langkah strategis dalam menangani kasus tersebut

“Jadi para penanggung jawab aksi tersebut yang harus dimintai pertanggungjawaban baik Korlap aksi, Ketua Dema, maupun para inisiatornya, harusnya merekalah yang pertama dimintai pertanggungjawaban,” kata Praktisi hukum tersebut, Senin, (02/08/2021)

“Kami tidak mau mendengar Polres Pamekasan tidak menyentuh para penanggungjawab itu,” imbuhnya

Jika para penanggungjawab tidak di proses, lanjut Faisal, maka kinerja Kapolres dan Kasatreskrim perlu dievaluasi

“karena mereka mereka inilah yang sudah merencanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tersebut dalam situasi kita sedang melaksanakan PPKM darurat yang kemudian berujung ricuh.” bebernya

“Bahkan kasus hukumnya bisa berkembang pada pelanggaran aturan PPKM.

Lebih lanjut Wakabid Hukum dan ham DPD KNPI Jawa Timur itu menjelaskan, dirinya bukan tidak pro pada keutuhan demokrasi akan tetapi lebih pada penegakan hukum (Rule of Law)

“Desakan ini bukan berarti kami tidak pro demokrasi atau tidak pro para adek adek aktifis pelaku demokrasi. justru kami sangat mendukung gerakan apapun untuk memperjuangkan aspirasi dalam berdemokrasi akan tetapi harus dilakukan berdasarkan petunjuk UU no 9 Th 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum yang secara tehnis diatur dalam perkapolri no 9 tahun 2008,” terang Ketua Persatuan Alumni GMNI itu

“Hal ini dimaksudkan agar para penanggung jawab kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum dapat bertanggung jawab secara hukum,” ujar dia

“Kami yakin penegak hukum bekerja untuk penegakan hukum berdasarkan fakta dan kronologis kejadian di lapangan dari awal hingga ahir, dan kami optimis Polres akan bekerja profesional,” tukasnya (Sid,)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed