oleh

Administrasi Pemkab Pamekasan Bobrok, Bupati dan Sekda Sama-sama Keluarkan SE

PAMEKASAN, faamnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan baru baru ini mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan tahlil dan doa bersama

Bupati Pamekasan H. Badrut Tamam dan Sekretaris Daerah (Sekda) Totok Hartono sama- sama mengeluarkan Surat Edaran (SE)

SE yang dikeluarkan Bupati, ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Pamekasan dan Kepala Desa se-Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan SE dari Sekda, ditujukan hanya kepada para Camat se-Kabupaten Pamekasan.

Kedua surat edaran tersebut, sama-sama dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2021 dan nomor surat edararannya sangatlah mirip, yakni 450/32/432.033/2021

Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur bidang hukum dan HAM, Nur Faisal S.H, M.HUM menilai, terbitnya dua SE dari kedua petinggi Pemerintah Daerah Pamekasan tersebut menunjukkan buruknya komunikasi dan koordinasi internal kelembagaan pemerintahan.

“Secara kelembagaan itu menunjukkan lemahnya kordinasi di internal pemerintah daerah. Kok bisa ada tumpang tindih kelembagaan dalam satu perihal sehingga publik dibuat bingung,” Terang Nur Faisal melalui rilis tertulisnya, Senin (18/01/2021).

Mantan Aktivis GMNI itu menilai, terbitnya dualisme surat edaran tersebut sebagai bukti bahwa tata kelola kelembagaan di Pamekasan masih amburadul dan di perlukan evaluasi administratif.

“Perlu dievaluasi tentang kemampuan para pemimpin derah Kabupaten Pamekasan tentang hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negaranya,” imbuh mantan Ketua Umum KNPI Kabupaten Pamekasan ini.

Surat Edaran tersebut menurut Alumnus Hukum Untag Surabaya ini hanya bagian kecil dari ketidaktertiban administrasi pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Padahal menurutnya, banyak hal lain yg lebih besar dan berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat Pamekasan, yaitu masih banyaknya OPD yg kosong alias diisi oleh Pelaksana Tugas (PLt). Sehingga program kerja ekskutif diakui atau tidak, menjadi terhambat.

“Kalau soal surat saja amburadul, bagaimana mau menata persoalan pembangunan yang lebih besar lagi,” Sambung dia

Tidak hanya Administrasi, Pakar Hukum Negara itu juga melihat lemahnya fungsi kontrol Legislatif produk Pemilu 2019

Menurutnya, DPRD Pamekasan terlalu mengabaikan persoalan besar yang seharusnya mereka memiliki nalar kritis dan konstruktif.

Bahkan sambung Faisal, anggota Dewan cenderung mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya, daripada memperjuangkan konstitusi dan aspirasi rakyat.

“Kawan-kawan Legislatif juga perlu mempertajam wawasannya soal hukum tata negara agar mereka tidak lupa dengan fungsi lembaga negara yg ditempatinya,” Pungkasnya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed